KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026. Namun, keterbatasan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat belanja negara harus benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2026 akan ditopang oleh konsumsi, investasi, ekspor, serta sektor produksi, termasuk industri pengolahan, pertanian, penyediaan energi, transportasi, dan perhubungan.

“Mempertimbangkan keterbatasan APBN, alokasi belanja baik di pusat maupun pembangunan daerah harus difokuskan pada program-program prioritas nasional yang merunjuk pada Asta Cita Bapak Presiden,” kata Rachmat dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jumat (22/8/2025).

Puncakbaru Jayatama Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

Baca Juga: RAPBN 2026: Target PPN dan PPnBM Realistis, PPh Berat Dikejar

Ia menekankan, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi juga memerlukan dukungan pemerataan dari seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya kawasan timur, diarahkan lebih tinggi agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin meningkat.

Untuk menjabarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, Rachmat menyebut ada tiga prioritas pembangunan utama. Pertama, meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing. Ketiga, menjamin inklusivitas pembangunan agar seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Sejumlah program unggulan yang menjadi tulang punggung RKP 2026 antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, pengurangan kemiskinan terpadu, serta pengendalian dan pengurangan sampah.

Baca Juga: Inilah Masukan Terkait 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden Prabowo dari Ekonom

“Apa yang ditampilkan di sini merupakan penekanan khusus pada program terkait dengan arahan Presiden, tanpa mengecilkan program-program lainnya yang juga sangat strategis,” jelas Rachmat.

Ia menegaskan kembali bahwa asumsi dasar ekonomi makro dalam RKP-PN 2026 telah mempertimbangkan ketidakpastian global maupun potensi domestik. Karena itu, pengendalian pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi krusial untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

“Selalu diperlukan peran aktif seluruh pembuat kebijakan serta sinergi lintas sektor dan daerah sehingga asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026 yang telah disusun menjadi acuan bersama untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2026,” tandasnya.

Baca Juga: Banggar DPR Dorong Pemerintah Susun RAPBN 2026 Lebih Realistis di Tengah Badai Global

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News