KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membuat otoritas khusus membawahi transportasi perkotaan. Berdasarkan skema awal, otoritas ini nantinya akan memperkuat posisi Badan Pengelolaa Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menjelaskan, otoritas ini satu jenis dengan public service yang mencakup wilayah metropolitan sehingga seluruh pemerintah kota akan terlibat.

"Semuanya akan terlibat baik dari sisi finansial maupun pengambilan keputusan, tapi pengambil keputusan akhir ada di otoritas itu dan pemerintah pusat juga," katanya di The Westin, Selasa (23/4).

Sehingga, nantinya urusan transportasi umum khususnya di Jabodetabek tidak lagi bergantung kepada daerah ini mau bangun apa. "Jadi dengan otoritas ini akan dikoordinasikan mau bangun apa, justru harus dari awal dipikirkan ini rutenya mau dari mana ke mana," tambah Bambang.

Usulan ini juga sudah diproses di Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretaris Negara. Menurutnya, pembentukan otoritas ini bermula dari kebutuhan DKI Jakarta yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan, sangat besar untuk membangun fasilitas transportasi hingga 2030.

"Kemarin pas Gubernur DKI bilang butuh investasi besar ini kan tidak boleh melupakan daerah sekitarnya. Nah kita akan menjadikan DKI sebagai pilot case study pertama," katanya.

Pilot case itu meliputi pembentukan otoritas untuk public transport khususnya Bus Rapid Transit, Light Rail Transit, Mass Rapid Transit. "Mudah-mudahan tahun ini ada sesuatu lah," tutup Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi