KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengklarifikasi kabar yang menyebut pemerintah akan segera membuka 13.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data titik dapur yang telah dimiliki pemerintah dengan status kesiapan yang berbeda-beda.

"Sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ujar Sudaryono usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga: BGN Siap Aktivasi 1.700 SPPG di Daerah Rawan Stunting

Sudaryono menyebut, data tersebut kemudian dipadankan dengan data Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat stunting.

"Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," katanya.

Dari hasil pemadanan sementara, terdapat sekitar 1.700 dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi maupun sangat tinggi.

"Dari data overlay tadi ada sekitar 1.700 data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.

Sudaryono bilang, pengoperasian dapur tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, sekitar 300 dapur ditargetkan mulai diaktifkan pada pekan depan, kemudian dilanjutkan secara bertahap.

Ia menambahkan, BGN juga melakukan pengecekan terhadap pondok pesantren yang masuk dalam pendataan. Selain itu, ia meminta masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pembukaan dapur MBG.

Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,29%, Pemerintah Klaim Pasar Kerja dan Kesejahteraan Membaik

Sudaryono mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah keputusan terkait pelaksanaan program dan masih menyisir seluruh data yang ada, termasuk data penerima manfaat di sekolah. 

Pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang masih membutuhkan layanan MBG, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, serta wilayah kepulauan di Maluku dan Maluku Utara.

"Keputusan-keputusan sudah kita ambil, yang jelas kita yang ada sekarang ini ada 27.000 sekian kita lagi sisir, termasuk penerima manfaat di sekolah mana kita sisir semua, beres. Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, NIAS, daerah-daerah yang jauh, di Kepulauan Maluku, Maluku Utara itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," kata Sudaryono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News