KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima dana Rp1 miliar setiap bulan. Dana tersebut kemudian berputar di wilayah masing-masing.

Dadan selanjutnya menjelaskan bahwa SPPG untuk wilayah Jawa Barat menerima Rp triliun setiap bulannya. Dana tersebut diberikan untuk 5.000 SPPG dan telah memakan biaya Rp5 triliun setiap bulan.

"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah dan kemudian menjadi isu hal lokal di mana pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya dipasok lokal," ujar Dadan Hindayana kepada wartawan, dikutip Jumat (20/3/2026).

Mau Beli Tiket Mudik Murah? Yuk Gunakan Promo Shopee Big Ramadan Sale 9 Maret 2026

Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran BGN langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Produksi Ditambah, GOPAN: Pasokan Ayam Masih Lebih untuk Program MBG

"Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," ucap Dadan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata Dadan, dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Maka itu, kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.

Program MBG ini nantinya tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Kemudian, Dadan menuturkan bahwa peran SPPG sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.

Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi lokal kini juga semakin meningkat, termasuk di kalangan pemerintah daerah. Banyak kepala daerah mulai mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.

Baca Juga: KKP Berkolaborasi dengan BGN dan Unilever Perkuat Program MBG

"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut," jelas dia.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.

Dengan pendekatan tersebut, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Baca Juga: Efek MBG, Widodo Makmur (WMPP) Pasang Target Pendapatan Naik Dua Kali Lipat di 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News