KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan biaya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) rawan dimanipulasi.

“Amdal ini wajib, tapi kadang dibuat-buat juga. Contohnya investasi hanya Rp 600 juta tapi biaya Amdal bisa Rp 1 miliar. Dimana itu uang habis? Di kabupaten/kota, polisi hutan. Itu ‘hantu’ semua mainnya,” kata Bahlil dalam Webminar Realocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19; Opportunity and Challenge, Selasa (4/8).

Baca Juga: Catat! Mulai 11 Agustus, pengajuan tax allowance lewat Online Single Submission

Bahlil menyayangkan, hal tersebut kerap terjadi di lapangan. Padahal, Amdal merupakan salah satu izin yang perlu di selesaikan oleh investor yang hendak menanamkan modalnya ke dalam negeri.

Oleh karenanya, Bahlil bilang lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, permasalahan izin lingkungan tersebut bisa diselesaikan. Bahlil menyampaikan melalui Omnibus Law Cipta Kerja nantinya tidak semua kelas pengusaha membutuhkan Amdal.

“Untuk kelas menengah, ada Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sementara untuk usaha kelas besar tetap pakai Amdal dengan syarat yang tidak terlalu rumit,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Mengajukan tax allowance kini via BKPM, ini rincian insentifnya

Adapun Bahlil bilang pihaknya dan pemerintah optimistis bisa menyelesaikan beleid sapu jagat yang bertujuan untuk meningkatkan investasi itu selesai pada akhir Agustus 2020. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi