Kepala BKPM Thomas Lembong sebut sistem perizinan OSS berantakan



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Online Single Submission (OSS) atau izin berusaha secara elektronik dinikai masih berantakan. Sehingga, efektifitas OSS kini diragukan.

Penyataan tersebut keluar dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Ia mengatakan, saat peluncuran OSS cukup berantakan, bahkan sampai dengan saat ini masih banyak kesulitan.

Baca Juga: Hingga Oktober 2019, tax holiday telah gaet komitmen investasi sebesar Rp 507 triliun


Menurutnya, OSS adalah salah satu upaya pemerintah yang paling ambisius, tetapi memiliki potensi yang berdampak luas. “Harus kami aku peluncurannya cukup berantakan dan sekarang pun masih banyak kesulitan, ini tantangan dari OSS,” kata Thomas Lembong dalam acara Trade Expo Indonesia 2019 di ICE BSD, Tanggerang, Banten, Kamis (17/10).

Thomas berharap ke depan, sistem seperti ini harus tetap dibangun. Alasannya, dengan perkembangan bisnis global yang semakin go digital, tidak mungkin Indonesia tidak mengeletonifikasi semua periznan. 

Baca Juga: Holding Period Tax Amnesty Berakhir, Repatriasi Bisa Jadi Masalah Besar

Adapun, Data BKPM menunjukan kinerja OSS sejak 9 Juli 2018 sampai 12 Agustus 2019, tercatat izin yang ada di dalam OSS mencakup penerbitan  Nomor Induk Bisnis (NIB) sebanyak 540.000, izin usaha mencapai lebih dari 495.000, dan izin operasional atau komersial lebih dari 395.000.

Editor: Noverius Laoli