KONTAN.CO.ID - Maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tamparan keras bagi partai politik (parpol). Di 2017 ini, KPK telah menetapkan 7 orang kepala daerah sebagai tersangka.

Sebagai pencetak kader yang maju menjadi kepala daerah, parpol dinilai gagal menjalankan tugasnya dalam memilih calon pemimpin. Namun sejumlah pengurus parpol enggan menyalahkan kelompoknya saja. Alasannya selama penjaringan kandidat, pihak parpol mengklaim sudah meneliti rekam jejak.

"Jika parpol dinilai masih kurang maksimal dalam mencetak kader yang berintegritas ya memang diakui demikian adanya. Namun itu bukan satu-satunya penyebab korupsi para kepala daerah," kata Ace Hasan Syadzily, wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Partai Golkar kepada Kontan.co.id, Rabu (27/9).

Pengurus partai yang 4 kadernya dijerat KPK ini menambahkan seharusnya pengawasan dari pemerintah pusat yang diperkuat. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensagri

Hal serupa dikatakan Wasekjen PKS Mardani Ali Sera. Ia mendesak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala untuk segera bertindak.

"Kami menyerukan agar Kemendagri mengambil langkah sistematis untuk mencegah agar tidak terjadi lagi. Presiden sebenarnya juga memiliki kemampuan untuk ini," ujarnya.

Mardani menambahkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan, utamanya membuat sistem pemilu yang lebih simpel dan demokratis. Biaya politik juga mesti dipangkas.

"Penghematan dalam bentuk larangan iklan dan pemasangan alat peraga saja masih kurang. Karena yang harus diselesaikan adalah soal money politic. Ini yang menjadi masalah besar sebagai pemicu korupsi. Karena kalau kita lihat wali kota Cilegon dan bupati Kutai Kartanegara yang jadi tersangka barusan, bapaknya juga yang menjadi kepala daerah," tambahnya.

Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bilang partainya melakukan pencegahan dengan memberi sanksi tegas kepada kader yang tertangkap tangan korupsi. Sanksi tersebut berupa pemecatan seketika sehingga terhadap kader yang menjadi tersangka tersebut tidak diberi bantuan hukum.

Hal itu dilakukan lantaran dalam proses penjaringan kandidat kepala daerah, partai telah melihat rekam jejak kader. Kader yang terkait kasus korupsi tak akan dicalonkan.

"Kami beri sanksi pemecatan bagi yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Hanya PDI-P yang kasih pemecatan seketika," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto