KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan, pihaknya mencatat sudah ada 209 Letters on Intent (LoI) terkait investasi di IKN.

Dimana dari 209 LoI tersebut ada 36 investor yang sudah memasuki tahap lanjutan atau telah menandatangani non disclosure agreement.

"Per hari ini 209 dan dari letter of intent, 209 itu sekitar 36 sudah menandatangani Apa yang disebut non disclosure agreement, jadi sudah meningkat di tahap selanjutnya," kata Bambang dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).

Baca Juga: Daftar 5 Kemudahan Berusaha dari Jokowi untuk Investor yang Mau Masuk IKN

Ia menjelaskan, saat investor sudah memasuki tahap lanjutan maka pembicaraan akan lebih detail. Pasalnya akan ada pertukaran data dan setelah itu biasanya investor akan melihat ke lapangan. Hingga kemudian investor akan membuat studi kelayakan dan rencana bisnis yang akan diambil.

Untuk itu pemerintah meminta Badan Otorita IKN mempercepat proses investasi dan merealisasikannya sesuai keinginan investor dan peraturan undang-undang yang berlaku.

"Nah ini memang memerlukan waktu tapi tadi, kami Saya dan Pak Dhony (Wakil Kepala OIKN) memang diminta untuk lebih mempercepat proses-proses ini agar benar-benar bisa terealisir apa-apa yang diinginkan oleh investor di lapangan sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku," jelasnya.

Dalam rapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Badan Otorita IKN Nusantara, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diputuskan agar OIKN membuat suatu one stop shop untuk percepatan investasi di IKN.

"Lembaga/kementerian terkait lain juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu, jadi satu pintu saja, nanti investor ke kami atau ke BKPM, Kementerian investasi sama saja karena kita merupakan bagian dari online sistem, satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM. Dan tentu saja nanti Kementerian terkait seperti halnya kementerian keuangan di situ akan ada misalnya perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak," imbuhnya.

Selanjutnya pemerintah akan membentuk task force khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Nantinya tanah-tanah yang ditawarkan ke investor dipastikan sudah clean and clear.

"Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya, sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses dan sebagainya sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam," ujarnya.

Baca Juga: Otorita IKN Kenalkan Potensi Pengembangan Energi Terbarukan ke Investor Timur Tengah

Terakhir, selain task force khusus di bidang pertanahan juga akan dibentuk task force khusus yang diketuai oleh Menko Marinves yang akan mengkoordinir inter depth dan semua lembaga untuk proses percepatan investasi di IKN.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini sudah banyak investor yang akan masuk ke proyek IKN. Menurutnya saat infrastruktur dasar selesai maka para investor akan mulai masuk.

"Potensi investasi yang sudah masuk itu sudah ada, begitu infrastruktur sudah selesai, baru investasinya masuk. Jadi keliru kemudian kalau teman-teman media mengatakan ngga ada investasi di IKN. Sudah ada, sudah stay, begitu infrastruktur sudah selesai, mereka langsung masuk," kata Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto