KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selain proses pengesahan yang panjang dari DPR, lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru dilaksanakan awal November juga kantaran ada sistem pengadaan yang berubah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan hal tersebut terkait kepanitiaan lelang yang akan mensinergiskan peran antar Direktorat Jenderal dalam rangka meningkatkan transparansi dan independensi

"Kami akan ubah sedikit sistem kepanitiaan tender. Di dalam saja agar lebih transparan, independen," kata Basuki kepada Kontan.co.id, Jumat (10/11) di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Basuki mencontohkan, lelang Ditjen Bina Marga yang kepanitian yang sebelumnya tunggal. Nantinya, Ditjen lain seperti Cipta Karya, atau Sumber Daya Air (SFS) dapat turut serta dalam kepanitiaan paket lelang di Ditjen Bina Marga.

"Kami coba bagaimana memperbaiki sistem tender sehingga ada transparansi. Nanti hasilnya kita evaluasi," sambung Basuki.

Sementara itu, dari data yang diperoleh KONTAN (10/11), tiga Direktorat Jenderal Kementerian PUPR yaitu Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Cipta Karya telah melakukan lelang paket TA 2018 data pada awal November dengan total 354 paket senilai Rp 2,19 triliun.

Rinciannya Ditjen Bina Marga telah melelang 279 paket senilai Rp 1,9 triliun, Ditjen SDA 59 paket senilai Rp 223,5 miliar, dan Ditjen Cipta Karya 16 paket senilai Rp 52,1 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia