JAKARTA. Proyek pembangunan kereta ringan atawa light rail transit (LRT) Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) kembali terancam pelaksanaannya. Pasalnya, pembahasan spesifikasi teknis untuk pengadaan rel kembali mencuat. Kini, persoalannya terkait dengan tanggung jawab alokasi anggaran yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Alhasil, keputusan spesifikasi teknis ini akan dibawa ke rapat terbatas untuk diputuskan Presiden Joko Widodo. Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pihaknya mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan prasarana di luar Jakarta dengan kontraktor PT Adhi Karya Tbk tetap menjadi tanggung jawab APBN. "Ini akan tetap dibayar APBN. Karena, hasil rapat sebelumnya kami pikir bisa kita bayar (dengan APBD), tapi ternyata beda wilayah," katanya, Rabu (4/5).
Kepastian proyek LRT tunggu keputusan Presiden
JAKARTA. Proyek pembangunan kereta ringan atawa light rail transit (LRT) Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) kembali terancam pelaksanaannya. Pasalnya, pembahasan spesifikasi teknis untuk pengadaan rel kembali mencuat. Kini, persoalannya terkait dengan tanggung jawab alokasi anggaran yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Alhasil, keputusan spesifikasi teknis ini akan dibawa ke rapat terbatas untuk diputuskan Presiden Joko Widodo. Basuki Tjahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pihaknya mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan prasarana di luar Jakarta dengan kontraktor PT Adhi Karya Tbk tetap menjadi tanggung jawab APBN. "Ini akan tetap dibayar APBN. Karena, hasil rapat sebelumnya kami pikir bisa kita bayar (dengan APBD), tapi ternyata beda wilayah," katanya, Rabu (4/5).