JAKARTA. Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS), Sukrisno, sedang digoyang. Sejumlah tokoh masyarakat, pejabat dan mantan pejabat di Provinsi Bangka Belitung, tengah mempersoalkan kepemimpinan Sukrisno.

Tercatat nama Walikota Pangkalpinang Zulkarnain Karim, mantan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Munir Saleh, Anggota Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung A. Husnie Efendi, masuk dalam gerbong yang menyoal posisi Sukrisno. Alasannya,selama dipimpin Sukrisno, banyak proyek untuk rakyat tidak diwujudkan oleh PT Timah.

Misalnya, proyek Menara Timah, pembangunan Stania Ecopark, dan pembangunan Tin Chemical. "Direksi PT Timah di bawah Sukrisno lebih memilih investasi US$ 2 juta di Myanmar. Mestinya, Timah menyelamatkan lingkungan di Bangka Belitung," ungkap Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung A. Husnie Efendi, dalam rilis Rabu (19/3).

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya membenarkan adanya aspirasi masyarakat Bangka Belitung untuk menuntut TINS agar segera membangun proyek-proyek di Bangka Belitung sesuai janji direksi TINS. "Tapi saya melihat, program corporate social responsibility yang dilakukan TINS sudah cukup baik," ungkap dia pada KONTAN, Kamis (20/3).

Selain itu, yang masih menjadi desakan warga di sini adalah soal pembagian saham ke daerah. Hingga saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum memberikan kepastian soal surat permintaan yang telah dikirimkan pemerintah daerah Bangka Belitung. Tapi. "Sampai sekarang, belum juga ada respon dari kementerian BUMN," ungkap dia.

Sekretaris Perusahaan PT Timah, Agung Nugroho, menyatakan, proyek-proyek tersebut bukan dicetuskan oleh direksi yang saat ini. "Itu merupakan program dari direksi PT Timah sebelumnya," kata dia. Apalagi, saat ini ada hambatan dalam pembangunan proyek-proyek itu, seperti belum keluarnya perda. Meski demikian, TINS tetap berkomitmen untuk membangun proyek tersebut. "Kalau investasi di Myanmar itu karena memang strategi bisnis. Jika dari sana mendapat keuntungan, pasti akan masuk ke perusahaan dan akan diteruskan ke pemerintah pusat dan daerah juga," imbuh dia.

Agung menjelaskan, isu desakan agar Direktur Utama TINS Sukrisno mundur mungkin saja terkait ekonomi dan politik. "Kalau mau minta saham, bilang saja ke Menteri BUMN," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan