KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Thomas Djiwandono akan mengisi jabatan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat.

Berdasarkan Sumber KONTAN, Thomas Djiwandono akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Sri Mulyani. Adapun pelantikannya akan dilakukan pada minggu depan guna memuluskan transisi pemerintahan Jokowi-Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pengangkatan keponakan Prabowo atau kerabat dekat sekaligus Bendahara Umum Gerindra sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II akan menimbulkan sentimen negatif bagi perekonomian.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Berkomitmen Jaga Rasio Utang 37%-38% PDB Hingga 2030

"Kurang wajar apabila tim transisi pemerintahan baru sampai harus di plot jadi Wamenkeu era Jokowi," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Menurutnya, kondisi tersebut terindikasi semacam trust issue (krisis kepercayaan) dari sisi Prabowo karena tekanan APBN ke depan mungkin akan lebih berat.

"Sementara program prioritas Prabowo seperti makan siang gratis dan food estate harus diamankan pendanaannya. Idealnya tim Prabowo mempersiapkan sosok teknokrat untuk mengisi pos Menkeu ke depan yang memahami fiskal dan tangan perekonomian," terangnya.

Sementara itu, Pengamat Pasal Modal dari Universitas Indonesia  Budi Frensidy menilai masuknya keponakan Prabowo untuk mengisi jabatan di Kabinet Prabowo akan menilmbulkan persepsi negatif dari pasar.

Baca Juga: Orang Dekat Prabowo Tak Kompak Soal Rasio Utang, Terbaru Hashim Bilang Bisa 50% PDB

Sebenarnya, dirinya tidak mempermasalahkan adanya Wamenkeu II di Kabinet Jokowi lantaran pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Namun, yang menjadi masalahnya adalah Wamenkeu II saat ini akan diisi oleh orang-orang dari partai politik (parpol).

Asal tahu saja, Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014.

"Saya pikir investor dan pasar melihatnya sejauh ini Kemenkeu diisi  orang-orang profesional terlepas dari parpol. Sekarang ini sudah mulai masuk orang parpol," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyebut, meski tidak semua orang parpol berkinerja buruk, tapi masuknya orang parpol di Kemenkeu dikhawatirkan akan membawa kepentingan politiknya.

Baca Juga: Tim Prabowo-Gibran Bantah Akan Dongkrak Rasio Utang Hingga 50% PDB

"Kita gak bisa bilang semua yang dari parpol tidak profesional, tapi kan selama ini kan (diisi orang-orang) profesional yang non partai kemenkeu dan wakil wakilnya. Saya pikir itu isu yang mungkin negatif," imbuhnya.

Kemudian, Ekonom Celios Nailul Huda juga menilai hadirnya Wamenkeu II di Kabinet Prabowo tidak memiliki urgensi.

"Kalau Wamen BUMN jelas dibagi per klaster BUMN. Nah ini yang mau dibagi seperti apa. Jadi memang unsur politis memasukkan anggaran ke APBN 2025 menjadi faktor utamanya," terang Huda.

Baca Juga: Makan Siang Gratis Momentum Swasembada Daging & Susu, Realistis Apa Pesimstis?

"Maka yang terlihat adalah semakin kelihatan tidak ada kata ketemu dalam penganggaran antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan tahun depan. Apalagi ada isu makan siang gratis dikurangin biaya per anak hingga setengah dari anggaran awal. Jadi rencana tahun depan sudah amburadul," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli