JAKARTA. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sebagian besar masyarakat mempertanyakan keputusan MK selama ini, khususnya putusan terkait pilkada. Ada yang menginginkan, semua putusan MK terkait pilkada dikaji ulang, karena khawatir telah disusupi kepentingan tertentu. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai, keputusan MK sudah final dan mengikat dan tak bisa digugat. Artinya, apa pun putusan MK sudah tidak bisa diperkarakan lagi, karena putusan MK sudah berkekuatan hukum tetap. "Kalau di ulang lagi itu putusan MK maka tidak akan ada kepastian hukum di negeri ini," tutur Gamawan saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (10/10).
Keputusan MK itu tak bisa digugat!
JAKARTA. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sebagian besar masyarakat mempertanyakan keputusan MK selama ini, khususnya putusan terkait pilkada. Ada yang menginginkan, semua putusan MK terkait pilkada dikaji ulang, karena khawatir telah disusupi kepentingan tertentu. Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai, keputusan MK sudah final dan mengikat dan tak bisa digugat. Artinya, apa pun putusan MK sudah tidak bisa diperkarakan lagi, karena putusan MK sudah berkekuatan hukum tetap. "Kalau di ulang lagi itu putusan MK maka tidak akan ada kepastian hukum di negeri ini," tutur Gamawan saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (10/10).