KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya. Sekedar mengingatkan, ekspor CPO akan kembali dibuka mulai Senin (23/5).

Menanggapi hal tersebut Direktur Riset Center Of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah untuk kembali membuka kembali keran ekspor CPO.

“Saya sejak awal mengkritisi kebijakan larangan ekspor CPO karena terlalu banyak kerugiannya. Saya juga meyakini pemerintah akan segera men-stop kebijakan ini. Jadi kalau kemudian pemerintah kebijakan larangan ekspor dicabut saya kira itu langkah yang tepat,” katanya pada Kontan.co.id, Minggu (22/5).

Dia menjelaskan, dengan dicabutnya larangan ekspor CPO industri minyak goreng bisa hidup kembali normal. Petani dapat menjual Tadan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan harga yang tinggi sesuai pasar.

Dengan begitu petani dapat memperoleh keuntungan dan memberikan daya beli bagi petani dan perekonomian di sentra – sentra sawit akan kembali tumbuh.

ekspBaca Juga: Jokowi Optimistis Harga Minyak Goreng Curah Normal Dalam Dua Pekan ke Depan

“Sebaliknya, kebijakan pelarangan ekspor akan mematikan pendapatan petani, perekonomian akan terganggu. Melarang ekspor CPO juga bukan solusi untuk menurunkan harga minyak goreng secara signifikan,” tambahnya.

Piter menilai bahwa larangan ekspor CPO dan produk turunannya jelas akan mengganggu industri kelapa sawit. Karena output dari hulu (TBS, CPO) hingga ke hilir (minyak goreng) sangat besar dan jauh d iatas kebutuhan domestik.

Larangan ekspor CPO dan turunan akan menyebabkan oversupply. Sementara supply chain dikuasai oleh industri besar. Tentu yang akan menjadi korban adalah para petani dan industri kecil.

“Harga TBS dipastikan jatuh. Bahkan sangat mungkin petani tidak bisa menjual TBS nya dan petani kehilangan penghasilan. Yang pada gilirannya memangkas daya beli di sentra-sentra perkebunan sawit,” tandasnya.

Di sisi lain industri besar yang sudah kehilangan keuntungan dari larangan ekspor akan meminimalkan kerugian dengan tetap menjual minyak goreng di dalam negeri dengan harga yang cukup tinggi. Seperti yang sudah terjadi, selama kebijakan larangan ekspor CPO harga minyak goreng tidak mengalami penurunan.

Lebih lanjut Piter menyarankan, agar pemerintah lebih bijak dalam memutuskan kebijakan. “Semoga tidak terulang lagi, sebuah kebijakan seharusnya diambil dengan pertimbangan yang sangat matang,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari