JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menterinya, untuk tetap merealisasikan proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta. Ia meminta para pemangku kepentingan untuk mencontoh pelaksanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT), yang bisa berjalan meskipun banyak yang menentang.

Saat ini, kelanjutan proyek MRT kewenangannya ada di tangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian BUMN yang akan menentukan siapa yang akan mengerjakan poyek yang juga diperebutkan negara Jepang dan China.

Jokowi meminta BUMN untuk tidak terlalu memperhitungkan kalkulasi finansial. Sebab, berapa kalipun aspek finansial dikaji, hasilnya akan tetap sama.

Oleh karenanya, yang penting adalah keinginan pemerintah untuk merealisasikannya. "Ini keputusan politik, jangan banyak menghitung," ujar Jokowi, Senin (21/9) ketika meresmikan mesin bor bawah tanah MRT, Jakarta.

Sebelumnya pemerintah memutuskan akan membangun kereta api dengan kecepatan 350 kilo meter per jam. Namun setelah mengkaji dua proposal, dari jepang dan China diputuskan pemerintah hanya akan membangun kereta dengan kecepatan menengah, sekitar 250 KM per jam saja.

Dengan nilai investasi yang ditawarkan, nantinya kereta ini akan dibebankan kepada konsumen dengan tarif sekitar Rp 200.000-Rp 300.000. Menurut Jokowi, hitungan ini untuk saat ini mungkin tinggi.

Tapi, untuk 10 tahun-30 tahun mendatang, nilai tarif itu bisa saja sangan feasble untuk dibebankan kepada konsumen. :Jangan menghitung dengan kepentingan saat ini, tapi kepentingan masa depan," tegas Jokowi.

Sebab, kebutuhan alat transportasi masal di masa yang akan datang akan sangat besar. Dengan pertimbangan jumlah penduduk yang meningkat dan mobilitasnya yang akan semakin tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia