Kereta cepat JKT-BDG belum ada aspek keselamatan



JAKARTA. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tersandung masalah. Aspek keselamatan proyek tersebut ternyata masih luput dari perhatian.

Masalah tersebut mengemuka, setelah dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Selasa (12/4), Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengingatkan menteri yang terkait proyek tersebut, soal kondisi geologis di daerah yang akan dilintasi kereta cepat.

Dalam rapat tersebut dia menjelaskan, kondisi tanah di daerah proyek kereta labil dan rawan, terutama untuk dibuat jembatan maupun terowongan untuk kereta. Kalabilan tersebut bisa dilihat dari kasus kelongsoran tanah Tol Cipularang yang sering terjadi di kilometer 92 atau 97 dan pergeseran Jembatan Cisomang beberapa waktu lalu.


Basuki mengatakan, walau labil dan berpotensi berpengaruh terhadap aspek keselamatan, design jembatan dan terowongan kereta cepat tersebut ternyata belum mendapat sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

"Dan saya tanya Menteri Perhubungan apakah sudah dicek belum design-nya, ternyata belum," kata Basuki, Rabu (12/4).

Arie S Moerwanto, Ketua Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum sekalipun menyentuh sama sekali design pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Padahal harus kami sertifikasi dulu," katanya.

Basuki mengatakan, dalam rapat mengingatkan agar pemerintah hati-hati dalam menjalankan proyek tersebut. Menurutnya, kalau tetap dipaksakan dengan perhitungan yang belum matang, tetap memaksakan untuk melanjutkan proyek bisa berakibat tidak hanya pada keselamatan, tapi pembengkakan biaya.

Ada potensi pembengkakan biaya yang bisa terjadi, khususnya bila  komitmen pinjaman sudah ditandatangani. "Kalau kita belum siap, tanah baru 5%, RTRW belum siap, semua belum matang, kontrak tandatangan, hati-hati argo akan jalan, kami punya pengalaman di Jembatan Suramadu, pembengkakam sampai dua kali lipat, rencananya hanya Rp 2,5 triliun, tapi karena masalah kesiapan selesainya jadi Rp 2,5 triliun," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto