JAKARTA. Jika tahun lalu anggaran fiskal terbantu dengan uang tebusan tax amnesty, maka tahun ini pemerintah harus berusaha ekstra keras untuk mendulang sumber-sumber penerimaan negara, baik berasal dari Penerimaan Pajak maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, hasil audit BPK melaporkan bahwa beberapa K/L memiliki piutang PNBP yang tinggi. Tertinggi adalah Kementerian ESDM sebesar Rp 26,4 tiliun, Kejagung Rp 15,7 triliun, Kominfo Rp 2,9 triliun, dan KLHK Rp 2,9 triliun.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Kementerian ESDM Jonson Pakpahan mengatakan, pihaknya berupaya untuk bisa mencapai target PBNP sebesar Rp 32,4 triliun. Saat ini menurut Jonson, target PNBP sudah tercapai 25% sehingga masih on track, tinggal menjaga arus kasnya supaya tetap stabil.

“Kami berusaha untuk bisa mencapai target 2017. Kalau semua keadaan kondisi baik. (Saat ini) tunggakan sejumlah Rp 5 triliun. Kebanyakan tunggakan lama-lama. Memang kami mempunyai tantangan untuk menagihnya,” kata Jonson kepada KONTAN, Kamis (23/3).

Catatan saja, pada tahun lalu Kementerian ESDM juara dibanding K/L lain dengan kumpulkan PNBP mencapai Rp 30,172 triliun atau 96% dari yang ditargetkan sebesar Rp 31,87 triliun.

Menurut Jonson, dari jumlah Rp 5 triliun tersebut ada yang sudah tidak bisa ditagih, seperti disetor ke kas pemda, ada yang keberatan dari wajib bayar, perusahaan sudah dicabut izin dan terminasnya.

“Ada yang sudah tidak dikenal lagi. Dan dulu pencatatan belum rapi maka banyak perusahaan yang sudah bayar, tapi belum dicatat. Maka kita harus sisir per-provinsi seluruh indonesia. Peralihan pengawasan dari kabupaten ke provinsi masih belum 100% tuntas,” ucapnya.

Untuk optimisme penerimaan sendiri Jonson hanya mengkhawatirkan hilangnya potensi penerimaan yang disebabkan oleh kasus Freeport. “Saya hanya kuatirkan karena Freeport, tapi kalau masalahnya cepat clear saya optimistis,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya juga sedang merancang e-PNBP agar database menjadi lebih baik dan tertata, “ Juli ini mudah-mudahan running well,” kata dia.

Di sisi lain, Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait lelang frekuensi radio 2,1 Ghz dan 2,3 GHz yang akan disahkan dalam pekan ini diperkirakan tidak mendatangkan pendapatan bagi negara lewat PNBP. Menurut Ekonom SKHA Institute Eric Sugandi mengatakan, bila demikian potensi PNBP dari Kominfo akan turun.

Eric mengatakan, tahun ini pemerintah memang tengah mencoba genjot penerimaan dari sumber-sumber PNPB. Misalnya dengan menaikkan dividen yang diterima dari BUMN, naikkan tarif pengurusan STNK, dan lain-lain.

Untuk PNBP migas sendiri, yang bergantung kepada harga dan realisasi lifting, menurut Eric tren realisasi liftingnya menurun, namun ada potensi naik. “Harga minyak tahun ini diperkirakan akan ada di kisaran US$ 50-US$ 60 per barel,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto