KONTAN.CO.ID - JAKARTA  Pemerintah akhirnya menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan beberapa proyek di tanah air.

Setelah pemerintah membuka opsi untuk menjadikan APBN sebagai jaminan Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), kini pemerintah juga memberikan dukungan pendanaan dalam rangka percepatan pensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara.

Dukungan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Tran sisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo masih belum merespon pertanyaan mengenai penyaluran APBN untuk pendanaan transisi energi ini.

Baca Juga: Selain APBN, Suntik Mati PLTU Batubara Bisa Pakai Instrumen Ini

Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan bahwa memang transisi energi harus didukung dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Menurutnya, ini tidak hanya untuk membangun ekosistem energi terbarukan, melainkan untuk mengistirahatkan instalasi-instalasi sumber energi kotor seperti PLTU.

"Jadi dukungan APBN kepada PLN untuk menutup dan memensiunkan PLTU-PLTU yang ada cukup bisa diterima," ujar Rony kepada Kontan.co.id, Minggu (22/10).

Apalagi, Rony bilang, transisi menuju energi terbarukan memang tidak murah dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, proses transisi ke energi terbarukan bisa dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, masifikasi pembangunan instalasi sumber energi hijau dan terbarukan tidak saja akan memakan biaya besar dan membutuhkan investasi dengan kalkulasi bisnis yang serius. Melainkan juga akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, membutuhkan sokongan barang modal, bahan mentah, dan barang setengah jadi, yang disuplai oleh banyak pihak.

"Artinya, akan ada multiplayer effects yang nyata kepada perekonomian sebuah negara," katanya.

Namun, yang menjadi persoalannya saat ini adalah bagaimana alokasi anggaran tersebut bisa dibelanjakan dengan baik dan efektif, sehingga benar-benar mendorong akselerasi transisi energi serta memberikan kontribusi yang positif kepada perekonomian nasional dan kehidupan nyata masyarakat.

Memang hingga kini pemerintah masih menunggu realisasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai dana untuk melakukan transisi energi. Rony bilang, pemerintah harus tetap menagih janji manis dari negara maju untuk segera merealisasikan komitmen tersebut.

"Dana JETP harus segera disediakan dan dibelanjakan, agar upaya transisi energi bisa segera dimulai dan efek ekonominya bisa segera dirasakan. Setidaknya realisasi anggaran JETP harus berjalan bersamaan dengan alokasi anggaran untuk penutupan PLTU-PLTU," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari