KONTAN.CO.ID - Kerja negara kerap hadir melalui keputusan-keputusan yang dampaknya tumbuh secara bertahap, namun menentukan arah masa depan bangsa. Pendidikan berada di jantung kerja semacam ini—sebuah ikhtiar berkelanjutan yang membangun fondasi bangsa melalui sekolah, ruang kelas, dan pengalaman belajar yang bermartabat. Di sanalah kualitas generasi masa depan disiapkan, jauh sebelum hasilnya dapat dirasakan secara kasatmata.

Dalam kerangka itulah arah pembangunan pendidikan nasional pada tahun 2026 perlu dipahami. Setelah menyelesaikan renovasi 16.140 sekolah sepanjang 2025, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto meningkatkan skala program renovasi secara signifikan menjadi 60.000 sekolah. Langkah ini menunjukkan pilihan strategis negara untuk membenahi pendidikan dari fondasinya, bukan sekadar melalui penyesuaian kebijakan di atas kertas.

Sekolah bukan hanya bangunan fisik, melainkan ruang pembentukan karakter, nalar, dan imajinasi kebangsaan. Ketika ruang tersebut aman, sehat, dan layak, proses belajar mengajar berlangsung dengan martabat. Renovasi sekolah, karena itu, memiliki makna yang lebih luas daripada perbaikan fasilitas. Ia menciptakan iklim belajar yang kondusif, meningkatkan kehadiran siswa, serta memperkuat peran sekolah sebagai pusat kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Riset DBS Rekomendasikan 3 Strategi Bagi Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Penguatan fondasi fisik tersebut berjalan beriringan dengan transformasi pembelajaran. Pada 2025, pemerintah telah mendistribusikan 288.000 layar pintar ke sekolah-sekolah. Tahun 2026, jumlah ini meningkat tajam hingga mendekati satu juta unit. Dengan skema tersebut, setiap sekolah yang memiliki empat ruang kelas atau lebih akan memperoleh empat layar pintar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa peningkatan kualitas pendidikan memerlukan dukungan alat belajar yang relevan dengan perkembangan zaman. Layar pintar membuka ruang bagi metode pembelajaran yang lebih interaktif, visual, dan kontekstual. Materi pelajaran dapat disampaikan secara lebih menarik, diskusi kelas menjadi lebih hidup, dan siswa didorong untuk belajar secara aktif. Teknologi, dalam hal ini, berfungsi sebagai penguat kapasitas guru, bukan sebagai pengganti peran pendidik.

Transformasi ini diperkuat dengan penyediaan materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat melalui platform Rumah Pendidikan. Akses terbuka terhadap konten pembelajaran berkualitas menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Siswa dan guru, baik di pusat maupun di daerah, memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk mengakses sumber belajar yang relevan dan mutakhir.

Namun membangun fondasi bangsa melalui sekolah tidak berhenti pada ruang kelas dan perangkat pembelajaran. Pendidikan juga sangat ditentukan oleh akses yang aman dan layak menuju sekolah. Penugasan kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk memimpin Satgas Pembangunan Jembatan mencerminkan perluasan cara pandang negara terhadap kebijakan pendidikan. Negara tidak lagi memisahkan secara kaku antara sektor pendidikan dan infrastruktur dasar.

Di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, anak-anak masih harus menghadapi sungai, jalan rusak, dan medan berbahaya untuk sampai ke sekolah. Ketika negara hadir membangun jembatan agar anak-anak tidak lagi basah atau mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah, yang sedang ditegaskan adalah prinsip keadilan mendasar: hak atas pendidikan harus dapat diakses secara aman dan manusiawi.

Tentu, kebijakan dengan skala besar menuntut tata kelola yang kuat. Pengawasan pelaksanaan, kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi, serta keberlanjutan pemeliharaan fasilitas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan agenda. Tanpa pengelolaan yang disiplin, investasi besar berisiko tidak memberikan dampak maksimal.

Namun yang patut dicatat adalah konsistensi arah kebijakan. Negara tidak menjanjikan hasil instan, tetapi menunjukkan komitmen untuk bekerja dalam jangka panjang. Pendidikan ditempatkan sebagai agenda lintas waktu yang memerlukan kesinambungan, evaluasi berkelanjutan, dan perbaikan institusional. Di sinilah watak kenegaraan sebuah kebijakan diuji—bukan pada retorika, melainkan pada ketekunan dalam pelaksanaan.

Membangun fondasi bangsa bernama sekolah adalah kerja yang menuntut kesabaran, keberanian, dan pandangan jauh ke depan. Ia jarang menghadirkan hasil cepat, tetapi menentukan kualitas generasi mendatang. Ketika negara memilih untuk hadir melalui sekolah yang layak, teknologi pembelajaran yang relevan, dan akses yang aman, sesungguhnya negara sedang menanam investasi paling berharga bagi masa depannya sendiri.

Dalam pengertian itulah, pembangunan pendidikan hari ini layak dibaca sebagai kerja panjang negara. Sebuah kerja yang mungkin tidak selalu terlihat gemerlap, namun perlahan dan pasti membentuk dasar yang kokoh bagi masa depan bangsa.

Oleh : Prof. Dr. Dedeh Fardiah, M.Si - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

Selanjutnya: Ringgit dan Baht Menguat Tipis Selasa (6/1) Pagi, Saat Pergerakan Lesu Mata Uang Asia

Menarik Dibaca: IHSG Ada Potensi Koreksi, Berikut Rekomendasi Saham BNI Sekuritas Selasa (6/1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News