JAKARTA. Pemerintah akan memilah kembali kerjasama pembangunan infrastruktur yang telah mereka lakukan dengan China beberapa waktu lalu. Langkah ini dilakukan agar pengalaman buruk yang dialami oleh pemerintah Indonesia dengan kontraktor Tiongkok dalam program percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Bertenaga Batubara, Gas dan Energi Terbarukan (Fast Track Programme) Tahap I tidak terjadi lagi.

Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan pemilahan kerjasama pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penilaian. Salah satunya, teknologi yang digunakan.

"Kemarin, sebagian pembangkit listrik yang dibangun ternyata banyak yang tertunda dari jadwal yang ditetapkan karena banyak masalah teknis, maka itu agar ini tidak terulang lagi, nanti akan dilihat lagi teknologinya," kata Adrinof pekan ini.

Selain itu, Adrinof juga mengatakan bahwa pemerintah akan melihat juga nilai investasi yang ditawarkan. Cacat yang dimiliki oleh kontraktor asal China dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Bertenaga Batubara, Gas dan Energi Terbarukan (Fast Track Programme) Tahap I tidak membuat pemerintah kapok.

Walaupun kapasitas pembangkit listrik dalam program FTP Tahap 1 yang dikerjakan oleh China tidak sesuai harapan pemerintah, mereka tetap melanjutkan kerjasama pembangunan infrastruktur.

Kerjasama yang langsung dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Presiden joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping di sela- sela KTT Asia Afrika ke- 60 Rabu (22/4) lalu tersebut dilakukan dalam pembangunan beberapa infrastruktur.

Pertama, pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt yang akan mereka kerjakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Kedua, kerjasama juga  dilakukan dalam pembangunan 24 pelabuhan, 15 pelabuhan udara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 kilometer. Kerjasama tersebut sempat menimbulkan kritik. Salah satu kritik diberikan terkait pengalaman proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Tiongkok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia