AKARTA. Dampak ekonomi letusan Gunung Merapi pada bulan Oktober-November tahun lalu rupanya sungguh dahsyat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, nilai kerugian maupun kerusakan fisik akibat letusan gunung teraktif di dunia tersebut mencapai Rp 4,23 triliun.

Secara terperinci, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, nilai kerusakan bangunan akibat letusan Merapi mencapai Rp 1,138 triliun. Adapun nilai kerugian ekonomi mencapai Rp 3,089 triliun. "Penilaian kerusakan dan kerugian ini bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah," ujar Sutopo, Senin (17/1).

Sutopo menjelaskan, kerusakan terbesar menimpa sektor perumahan yang mencapai 39% dari total nilai kerusakan. Menyusul kemudian sektor sumber daya air dan irigasi mencapai 13% dari total nilai kerusakan.

Sedangkan kerugian terbesar dialami sektor pertanian sebesar Rp1,326 triliun atau 43% dari total nilai kerugian. Lalu, sektor industri serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang merugi sebesar Rp 382 miliar atau 12,4% dari total nilai kerugian.

Secara kewilayahan, sebannyak 65% kerusakan maupun kerugian akibat letusan Merapi terjadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lalu, sisanya terjadi provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang 15%, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali masing-masing sebesar 6%. "Sementara daerah lain menerima sekitar 8% dari total kerusakan dan kerugian akibat letusan Gunung Merapi," kata Sutopo.

Pemulihan bertahap

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menambahkan, pemerintah akan membenahi dampak letusan Merapi secara bertahap sesuai kemampuan kantong pemerintah. Sebab, dana yang tersedia juga semakin terbatas.

Tahun ini, fokusnya perbaikan sarana dan prasarana umum serta pemulihan ekonomi. Sumber dananya berasal dari dana cadangan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 sebesar Rp 4 triliun.

Tapi, pemerintah tidak akan memakai dana cadangan itu seluruhnya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah sekitar Merapi. Sebab, dana cadangan itu untuk menangani akibat bencana selama tahun anggaran 2011.

Agung belum bisa memastikan berapa besar dana cadangan yang akan dipakai untuk bencana Merapi. "Dari total nilai kerugian sebesar Rp 4,23 triliun tersebut akan kami tentukan mana saja yang prioritas," kata Agung.

Dia menambahkan, pemerintah akan menghidupkan kembali program kerakyatan yang telah berjalan selama ini. Contohnya, kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi pemulihan ekonomi masyarakat sekitar Merapi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can