KONTAN.CO.ID - DHAKA. Pada tanggal 4 Agustus 2024, Dhaka, ibu kota Bangladesh, menjadi pusat ketegangan sosial yang memuncak akibat protes yang melibatkan ribuan warga.

Protes ini merupakan respons terhadap keputusan pemerintah Bangladesh yang kontroversial, dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Ketegangan ini telah menyebabkan bentrokan serius antara demonstran, polisi, dan pendukung pemerintah. 

Latar Belakang Prote

Protes ini dimulai dengan tuntutan dari kelompok mahasiswa yang menginginkan penghapusan sistem kuota yang dianggap diskriminatif dalam penerimaan pegawai pemerintah. Sistem ini telah menjadi topik kontroversial selama bertahun-tahun, dengan kritik yang menyebutkan bahwa kuota tersebut merugikan meritokrasi dan kesempatan yang adil bagi calon pegawai.

Kelompok mahasiswa yang memprotes menganggap bahwa sistem kuota ini menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di Bangladesh. Mereka berargumen bahwa kuota ini memprioritaskan kelompok tertentu berdasarkan kriteria yang tidak selalu berkaitan dengan kemampuan atau kualifikasi.

Protes ini dengan cepat berkembang menjadi tuntutan untuk pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Baca Juga: Militer Bangladesh Terapkan Jam Malam, Redam Aksi Protes Mahasiswa yang Kian Memanas

Sheikh Hasina, yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri selama empat periode berturut-turut, terpilih kembali pada pemilihan Januari lalu yang diwarnai dengan aksi boikot dari pihak oposisi.

Kemenangan ini, yang dianggap kontroversial oleh banyak pihak, memicu gelombang protes yang semakin meluas, menuntut reformasi sistem pemerintahan dan pengunduran diri Hasina.

Pada tanggal 4 Agustus 2024, bentrokan pecah di berbagai lokasi di Dhaka. Demonstran yang menuntut pengunduran diri Hasina menghadapi perlawanan keras dari aparat keamanan serta pendukung pemerintah. Berikut adalah rincian mengenai bentrokan tersebut:

Aksi Demonstrasi dan Bentroka

Ribuan demonstran mulai berkumpul di berbagai titik strategis di Dhaka, termasuk di daerah Bangla Motor. Mereka melakukan aksi dorong-dorongan dengan aparat keamanan yang berusaha untuk membubarkan kerumunan. Bentrokan ini menyebabkan ketegangan yang meningkat, dengan beberapa lokasi mengalami kerusakan yang signifikan.

Polisi dan pasukan militer dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Mereka menggunakan granat suara dan gas air mata untuk membubarkan kelompok demonstran yang bergerombol. Selain itu, kendaraan lapis baja dan tentara terlihat berpatroli di jalan-jalan utama ibu kota, menambah suasana ketegangan di kota yang telah memasuki jam-jam curfew.

Dampak dari bentrokan ini sangat besar, dengan layanan kereta api yang dihentikan dan industri garmen, yang merupakan salah satu sektor utama ekonomi Bangladesh, juga terpaksa ditutup. Curfew nasional yang diberlakukan sejak malam hari telah membatasi mobilitas warga, mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan perekonomian lokal.

Sedikitnya 91 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka pada hari Minggu dalam gelombang kekerasan di negara berpenduduk 170 juta jiwa ini ketika polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan puluhan ribu pengunjuk rasa.

Baca Juga: Ricuh Demonstrasi Mahasiswa di Bangladesh, Koneksi Internet Diputus Sementara

Pidato Kepala Angkatan Bersenjat

Menurut laporan dari kantor berita Prothom Alo, Kepala Angkatan Bersenjata Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, dijadwalkan untuk memberikan pidato kepada publik pada pukul 14:00 waktu setempat.

Pidato ini diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi tentang situasi yang sedang terjadi dan mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dari tindakan kekerasan.

Ketegangan politik yang berkepanjangan berpotensi mengganggu kesejahteraan sosial masyarakat Bangladesh. Selain ketidakstabilan ekonomi, ketegangan ini juga dapat memperburuk hubungan sosial di masyarakat. Keberagaman pendapat dan konflik antara kelompok yang pro dan kontra terhadap pemerintahan akan menambah kompleksitas situasi.

Stabilitas politik Bangladesh sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menangani protes ini. Kegagalan untuk mencapai solusi damai dapat memperburuk ketidakpuasan masyarakat dan memperburuk situasi sosial. Ini juga dapat mempengaruhi pandangan internasional terhadap pemerintah Bangladesh dan stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Editor: Handoyo .