KONTAN.CO.ID - Gelombang kerusuhan dan penjarahan yang melanda sejumlah kota di Prancis memicu kritik terhadap pemerintah terkait kesiapan aparat keamanan.

Wali kota Paris, Marseille, dan Lyon mendesak pemerintah menjelaskan mengapa sejumlah wilayah perkotaan dinilai tidak mendapat perlindungan memadai saat demonstrasi berujung kekerasan pada akhir pekan.

Kerusuhan tersebut terjadi setelah berminggu-minggu aksi demonstrasi mahasiswa yang sesekali diwarnai kekerasan.

Gelombang protes juga mencerminkan keresahan masyarakat terhadap layanan publik yang dinilai memburuk, tekanan biaya hidup, serta kondisi ekonomi yang lemah dan utang negara yang meningkat.

Baca Juga: The Fed Hadapi Dilema: Redam Inflasi AI Tanpa Memukul Pasar Kerja

Situasi ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, terutama ketika pemerintah tengah berupaya meloloskan anggaran untuk memperbaiki kondisi keuangan negara.

Ketidakpastian politik tersebut turut menjadi perhatian investor di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Prancis.

Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan surat kabar Liberation, wali kota Paris, Marseille, dan Lyon mengatakan mereka terbiasa menghadapi demonstrasi.

Namun, kekerasan pada Sabtu membuat mereka merasa sejumlah kawasan kota tidak terlindungi.

“Kami sekarang perlu memulihkan kondisi kota dan menghadapi kemarahan warga yang terkejut dengan tingkat kekerasan ini,” demikian pernyataan ketiga wali kota tersebut.

Kantor Macron pada Senin (19/10/2026) menyatakan, Presiden menolak tawaran pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez setelah kerusuhan terjadi.

Macron justru meminta Nunez segera menyusun langkah untuk menghentikan aksi penjarahan dan pembangunan barikade, sekaligus bersikap transparan mengenai kelemahan antisipasi dan intelijen yang memungkinkan kekerasan terjadi.

Nunez, mantan kepala kepolisian Paris, mengatakan kepada radio France Inter bahwa Prancis telah mengerahkan 60.000 personel polisi dan aparat keamanan lainnya pada Sabtu.

Namun, jumlah tersebut diakuinya belum cukup untuk mengendalikan kerumunan yang melakukan kekerasan di sejumlah kota.

Baca Juga: China Batasi Ekspor Mesin Bor Terowongan Mulai 18 November 2026

Aktivitas bisnis dan pariwisata ikut terdampak

Kerusuhan juga menimbulkan kerusakan pada pusat-pusat perdagangan dan bisnis. Kepala Kamar Dagang Paris Dominique Restino mengatakan kepada televisi BFM bahwa sekitar 300 hingga 400 usaha mengalami vandalisme selama akhir pekan di ibu kota Prancis tersebut.

Sejumlah toko di kawasan Place Vendome, yang dikenal sebagai lokasi hotel mewah dan butik kelas atas, memilih tutup dan memperketat pengamanan.

Pintu depan butik Dior dilaporkan rusak, sementara jendela sejumlah gerai merek mewah lain, termasuk Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren, dan Gucci, turut mengalami kerusakan.

Di Marseille, klub sepak bola Olympique de Marseille melaporkan toko resminya di salah satu jalan utama bersejarah kota tersebut menjadi sasaran penjarahan.

Dampak kerusuhan juga mendorong pemerintah daerah mengambil langkah pembatasan. Marseille memberlakukan larangan terhadap perkumpulan dan demonstrasi.

Sementara itu, sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi dan blokade di beberapa lokasi, termasuk Museum Louvre dan kampus Sciences Po di Paris.

Pemerintah memperoleh sedikit ruang untuk meredakan ketegangan seiring dimulainya libur sekolah pada Senin.

Namun, serikat pekerja Prancis telah menyerukan gelombang pemogokan dan demonstrasi nasional berikutnya pada 5 November.

Sejumlah pemerintah Eropa juga mengimbau warga negaranya yang bepergian ke Prancis agar menghindari kerumunan besar dan meningkatkan kewaspadaan.

Baca Juga: Volkswagen Bekukan Gaji Karyawan hingga 2030

Pasar obligasi Prancis tertekan

Ketidakpastian politik turut membayangi pasar keuangan Prancis. Pada perdagangan Senin, indeks saham CAC 40 turun 1,3% pada awal sesi, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun naik 8 basis poin menjadi 4,86%. Kenaikan imbal hasil tersebut mencerminkan penurunan harga obligasi.

Tekanan pasar muncul ketika pemerintah menghadapi kebutuhan untuk meloloskan anggaran yang ditujukan memperbaiki kondisi fiskal.

Kekhawatiran terhadap perselisihan internal pemerintahan Macron mengenai penanganan keamanan dapat menambah ketidakpastian di tengah upaya tersebut.

“Pemulihan terbatas pada selisih imbal hasil obligasi Prancis dalam sekitar sepekan terakhir akan kembali diuji hari ini,” tulis Jim Reid, analis Deutsche Bank, dalam catatannya.

Macron sendiri tiba di Kuwait untuk kunjungan ke kawasan Teluk yang bertujuan mengamankan tambahan pasokan bensin dan solar guna menekan harga bahan bakar di dalam negeri.

Baca Juga: Putin Setujui Perombakan Kabinet Rusia Usai Pemilu Parlemen

Tekanan biaya hidup juga menjadi pemicu demonstrasi di sejumlah negara Eropa lain, termasuk Italia, Belgia, dan Albania. Harga bahan bakar yang tinggi, sebagian besar dipengaruhi perang Iran, turut menambah beban masyarakat.

Dengan demikian, kerusuhan di Prancis tidak hanya menjadi persoalan keamanan dan ketertiban. Perkembangan ini juga menambah tantangan politik dan fiskal bagi pemerintahan Macron serta menjadi faktor yang dicermati investor di pasar keuangan Eropa.