KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Kesenjangan kekayaan di Singapura tercatat lebih tinggi dibandingkan kesenjangan pendapatan, namun masih sejalan dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan Singapura (Ministry of Finance/MOF) pada Senin (9/2/2026). Temuan tersebut dimuat dalam laporan
Key Household Income Trends 2025 yang dirilis Departemen Statistik Singapura (Singstat). Untuk pertama kalinya, laporan ini menyajikan data yang lebih luas dengan memasukkan pendapatan pasar dan kekayaan rumah tangga, tidak hanya pendapatan dari pekerjaan.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menilai kebijakan pemerintah selama satu dekade terakhir telah memberikan hasil yang cukup baik. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan baru ke depan menuntut upaya lebih besar dan kesiapan untuk beradaptasi.
Baca Juga: PDB Singapura Tumbuh 4,4% di Kuartal II, Proyeksi 2025 Naik Jadi 2,5% “Kami tidak bisa berpuas diri,” ujarnya dalam pesan video usai laporan dirilis. Kesenjangan kekayaan mengukur ketimpangan distribusi aset bersih, seperti properti, tabungan, dan investasi, di antara penduduk. Ukuran ini berbeda dengan kesenjangan pendapatan yang hanya mencerminkan distribusi penghasilan. Keduanya diukur menggunakan koefisien Gini. MOF menjelaskan, ketimpangan kekayaan umumnya lebih besar dibandingkan ketimpangan pendapatan karena aset terakumulasi dalam jangka panjang dan dapat diwariskan antar generasi. Sementara pendapatan bersifat periodik, bergantung pada penghasilan dalam satu waktu tertentu. Dalam laporan terbaru ini, Singstat menggunakan konsep “pendapatan pasar” yang mencakup pendapatan kerja serta pendapatan non-kerja, seperti hasil investasi dan sewa properti.
Baca Juga: Pendapatan Median Rumah Tangga Singapura Tembus Rp 165 Juta per Bulan Data juga mencakup rumah tangga tanpa anggota yang bekerja, seiring meningkatnya jumlah pensiunan dan bertambahnya akumulasi kekayaan masyarakat. MOF mengakui masih terdapat potensi kekurangan data, terutama dari kelompok kaya, karena sebagian pendapatan non-kerja, seperti investasi dan properti di luar negeri, hanya diperoleh melalui survei. Koefisien ketimpangan kekayaan Singapura tercatat sebesar 0,55, relatif sebanding dengan negara maju lain seperti Inggris, Jepang, dan Jerman yang berada di kisaran 0,6–0,7. Ini merupakan kali pertama Singapura mempublikasikan data kekayaan secara resmi, meski pemerintah mengakui adanya tantangan dalam mengukur aset tertentu, termasuk kepemilikan perusahaan swasta dan aset luar negeri. MOF menegaskan, apabila kekayaan kelompok teratas tidak sepenuhnya tercatat, maka tingkat ketimpangan yang terukur berpotensi lebih rendah dari kondisi sebenarnya.
Baca Juga: 3 Restoran Michelin Ini Sajikan Comfort Food dengan Harga Terjangkau di Singapura Pada 2023, properti menyumbang 56% dari total kekayaan rumah tangga penduduk Singapura. Saldo Central Provident Fund (CPF) dan aset keuangan lainnya masing-masing menyumbang 22%. Bagi 20% rumah tangga terbawah, properti mencakup 54% dari total kekayaan, sementara saldo CPF mencapai 39%. Sebaliknya, pada 20% rumah tangga teratas, properti menyumbang 58%, saldo CPF 15%, dan aset keuangan lainnya 27%.
Mobilitas Sosial Melambat Bertahap
MOF juga mencatat mobilitas sosial antargenerasi di Singapura masih menunjukkan tren positif, meski laju peningkatannya mulai melambat seiring matangnya perekonomian. Berdasarkan analisis terhadap anak-anak yang lahir antara 1978 hingga 1989, mayoritas dari mereka, khususnya yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah hingga menengah, memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan ayah mereka.
Baca Juga: Miliarder Swiss Ini Usulkan Pajak Lebih Tinggi bagi Orang Kaya Namun, di kelompok anak yang lahir dari ayah dengan pendapatan 20% terbawah, proporsi yang tetap berada di kelompok pendapatan terbawah saat dewasa cenderung meningkat dalam beberapa kelompok kelahiran.
Meski begitu, sekitar tiga dari empat anak yang lahir di rumah tangga 20% terbawah pada akhir 1970-an dan 1980-an berhasil naik ke kelompok pendapatan yang lebih tinggi saat dewasa. Menurut Lawrence Wong, gambaran ini tetap tergolong positif, namun memerlukan perhatian dan kebijakan lanjutan agar kesenjangan tidak semakin melebar.
