KONTAN.CO.ID - BADUNG. Masalah inklusi keuangan rupanya masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi negara-negara di kawasan ASEAN. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih ada disparitas yang sangat lebar dalam indeks inklusi keuangan masing-masing negara di ASEAN. 

Ia mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021, rata-rata indeks inklusi keuangan ASEAN sebesar 41%. 

Menurutnya, ini tidak bermakna apapun mengingat besarnya kesenjangan indeks antarnegara ASEAN. 

Baca Juga: Sri Mulyani: ASEAN Berhasil Menekan Angka Eksklusi Ekonomi

"Angka inklusi keuangan di ASEAN, ada yang terendah 33% dan yang tertinggi adalah 70%. Jadi, rata-rata inklusi keuangan tidak bermakna apa-apa," jelas Sri Mulyani dalam High Level Dialogue, Rabu (29/3) di Bali. 

Bila menilik dokumen Bank Dunia yang berjudul The Global Findex Database 2021, Kontan.co.id menemukan bahwa angka inklusi keuangan terendah di Asean sebesar 33% di negara Kamboja.

Sedangkan angka inklusi keuangan di ASEAN yang tertinggi ada di level 98%, yaitu di negara Singapura. 

Dengan demikian, perlu upaya ekstra dalam mendorong inklusi keuangan, terutama terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. 

Inklusi keuangan bagi UMKM kemudian menjadi salah satu agenda prioritas yang paling penting dalam ekonomi ASEAN, termasuk bagi Indonesia. 

Baca Juga: Tidak Laporkan Unitlink di SPT Tahunan, Siap-Siap Kena Denda Pajak

Dalam hal ini, otoritas akan mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan bagi UMKM di ASEAN, dengan memperhitungkan pesatnya digitalisasi di sektor keuangan. 

"Kami akan mempercepat ekosistem digital, platform pembayaran digital, dan ekonomi yang tentunya akan meningkatkan inklusi keuangan," jelasnya. 

Sri Mulyani berharap, upaya tersebut bisa membuka akses lebih lebar bagi pendanaan UMKM, yang kemudian memperlebar sayap UMKM dan bermuara pada penguatan pertumbuhan ekonomi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .