KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesenjangan ketersediaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar. Padahal, kebutuhan infrastruktur Indonesia sudah mendesak. Mulai dari penyediaan air bersih, jalan raya, bendungan dan sebagainya.

"Indonesia yang ingin keluar dari middle income trap, kalau kita lihat infrastruktur di Indonesia itu luar biasa puluhan, ratusan triliun bahkan ribuan triliun gap-nya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati dalam acara Innovative Financing in Unity, Rabu (1/3).

Oleh karena itu, Menkeu bilang, sejumlah pembiayaan yang inovatif perlu dilakukan untuk mendorong pembangunan tanpa menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau menunggu ketersediaan APBN setiap tahun itu pasti akan selamanya (kesenjangannya)," kata Menkeu.

Baca Juga: Sri Mulyani: Automatic Adjusment Anggaran untuk Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi

Melalui innovative financing, pemerintah akan berinteraksi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah bersama badan usaha untuk menyusun struktur financsial dari sebuah kebutuhan infrastruktur.

"Nah seluruhnya tidak bilang saya butuh duit, terus menunggu APBN, lalu APBD menunggu APBN. Maka dibuatlah skema inovatif financing," jelasnya.

Sementara dari sisi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya telah menyuntikkan dana segara alias Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp 10 triliun. Dari PMN tersebut, sudah bisa menjamin hingga Rp 533 triliun dengan nilai penjaminan Rp 94 triliun.

"Jadi mekanisme ini membuat solusi mengenai kecepatan membangun infrastruktur karena kalau Rp 533 triliun semua mengandalkan langsung dari APBN, tidak akan mungkin dilakukan," imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga: Jika Penerimaan Pajak Drop, Sri Mulyani: Ekonomi RI Bakal Nyungsep

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat