KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesenjangan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama bagi usaha yang membutuhkan modal US$ 100.000 hingga US$ 2 juta.

Indonesia Impact Alliance (IIA) memperkirakan kesenjangan pembiayaan pada segmen tersebut mencapai US$ 50,8 miliar per tahun.

Dalam laporan pemetaan ekosistem pada 2024, IIA menemukan sebanyak 55% usaha yang disurvei membutuhkan pembiayaan dalam rentang tersebut. Namun, akses pendanaan masih terbatas karena sebagian besar investasi berorientasi dampak menetapkan nilai investasi minimum US$ 1 juta.

Baca Juga: Perluas Skala Industri Gula Merah, Kemitraan Pembiayaan Jadi Penopang Ekspansi

Kondisi ini membuat pelaku usaha yang masuk kategori missing middle kesulitan memperoleh pendanaan sesuai kebutuhan.

Segmen ini merujuk pada usaha yang membutuhkan modal lebih besar daripada yang umumnya tersedia melalui pembiayaan mikro, tetapi belum memenuhi atau kurang terlayani oleh skema investasi berskala besar.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Indonesia Impact Investment Summit 2026 yang diselenggarakan IIA bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Forum ini dihadiri sekitar 200 investor, pimpinan bisnis, dan perwakilan pemerintah.

Direktur Eksekutif IIA Atika Benedikta mengatakan, penyedia modal lokal berperan penting dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dengan investor.

Pemahaman terhadap karakteristik bisnis domestik dinilai dapat membantu mempertemukan usaha dengan skema pendanaan yang sesuai.

“Penyedia modal lokal atau intermediaries memahami karakteristik bisnis di Indonesia dan dapat menghubungkan mereka dengan investor yang menyediakan pembiayaan sesuai kebutuhan,” ujar Atika dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga: Kebijakan DP 0% Kredit Motor Berlanjut, PERIKLINDO Soroti Pembiayaan Kendaraan EV

Pendanaan bagi usaha yang dipimpin perempuan

Selain keterbatasan akses modal, kesenjangan pembiayaan juga menjadi tantangan bagi usaha yang dipimpin perempuan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 yang dikutip IIA menunjukkan perempuan memimpin 64,5% UMKM di Indonesia.

Namun, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di sektor modal ventura masih terbatas. IIA mencatat hanya 18,2% pengambil keputusan di sektor tersebut merupakan perempuan.

Baca Juga: Nindya Karya Mulai Laksanakan Proyek Revitalisasi Galeri Nasional

IIA menilai investasi berperspektif gender dapat membuka akses pendanaan yang lebih luas bagi usaha yang dipimpin perempuan. Pendekatan ini juga diharapkan mendorong kesetaraan gender sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi investor.

Di tingkat nasional, kebutuhan pendanaan pembangunan berkelanjutan juga masih besar. Bappenas memperkirakan kesenjangan pembiayaan berkelanjutan Indonesia mencapai US$ 1,7 triliun hingga US$ 8,7 triliun.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, investasi berdampak perlu diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Untuk itu, Bappenas mendorong pemanfaatan pembiayaan campuran atau blended finance, kolaborasi pentaheliks, serta mekanisme pengurangan risiko investasi.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menarik pendanaan ke berbagai sektor, termasuk transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan, usaha mikro, kesehatan, dan pendidikan.

Baca Juga: Wannan Inti Teknologi Tawarkan Teknologi Pengolahan Sampah Organik dalam 24 Jam

Kesiapan usaha jadi penentu

Di sisi lain, akses terhadap investor tidak serta-merta menjamin suatu usaha memperoleh pendanaan. Kesiapan bisnis dalam memenuhi kriteria investasi juga menjadi faktor penting.

COO Instellar Impact Adisti Chandra mengatakan, kelulusan sebuah usaha dari program akselerator tidak otomatis membuatnya memenuhi persyaratan investor.

Karena itu, koordinasi antara pengelola program pendampingan dan investor diperlukan agar pelaku usaha lebih siap menghadapi proses penilaian.

“Koordinasi yang lebih erat dapat membantu pengelola program mempersiapkan usaha untuk memenuhi persyaratan tersebut dan mengidentifikasi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya,” kata Adisti.

Baca Juga: Bahlil Sentil Negara yang Tak Kooperatif dengan RI, Ancam Hentikan Ekspor Gas

Ketua Dewan Penasihat GSG Impact Indonesia National Partner Indra Darmawan menambahkan, jaringan investor internasional dapat membantu mempertemukan kebutuhan pembiayaan usaha di Indonesia dengan calon penyandang dana.

Namun, peluang tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui penilaian kelayakan usaha dan pembahasan ketentuan pendanaan.

Dengan demikian, upaya mengatasi kesenjangan pembiayaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga pada kemampuan mempertemukan kebutuhan usaha dengan karakteristik investor yang tepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News