KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai ketahanan APBN di 2025 akan dipengaruhi tekanan pembiayaan anggaran yang meningkat seiring dengan normalisasi belanja pasca efisiensi anggaran.

Hal ini seiring dengan 5 paket insentif fiskal yang akan diluncurkan pemerintah pada Juni–Juli 2025 dengan tujuan berdampak positif terhadap daya beli masyarakat meskipun nilainya tidak sebesar stimulus awal tahun.

Insentif ini dinilai krusial mengingat meningkatnya kebutuhan belanja masyarakat selama libur sekolah dan tahun ajaran baru.

Program NHM Peduli Sukses Pulihkan Akses Air Bersih di Kao Barat

"Pemberian insentif fiskal bisa membantu normalisasi realisasi belanja pemerintah yang hingga April 2025 masih terkontraksi 5,1% secara tahunan," ujar David kepada Kontan, Selasa (3/6).

Baca Juga: Awas, Kebijakan Trump Ancam Lonjakan Biaya Utang

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini juga berisiko memperlebar defisit anggaran di pertengahan tahun.

Menurutnya, meskipun defisit anggaran berpotensi melebar, kemungkinannya masih tidak terlalu jauh dari target pemerintah sebesar 2,53% terhadap PDB. 

"Pelebaran defisit ini lebih disebabkan oleh lambatnya realisasi belanja negara sepanjang tahun, bukan karena lonjakan pengeluaran semata," jelas David.

Sementara itu, penerimaan negara masih menunjukkan tren negatif, dengan kontraksi sebesar 12,4% (YoY) per April 2025. Penurunan harga komoditas global menjadi salah satu penyebab utama tertahannya pemulihan penerimaan negara.

David juga menyoroti bahwa tekanan terhadap pembiayaan anggaran akan meningkat seiring dengan normalisasi belanja pasca efisiensi anggaran. 

Baca Juga: Negara Berkembang Bakal Dihadapkan Kesulitan Bayar Utang Berbasis Dollar AS

"Hal ini menambah tekanan untuk menambal kebutuhan dana melalui penarikan utang," katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar strategi pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), mengingat tingginya jatuh tempo SBN pada periode Juni–Juli 2025 yang mencapai Rp 213,73 triliun, atau sekitar 2,33% dari total SBN yang beredar.

"Penarikan utang sebaiknya dilakukan secara terukur, agar tidak memperbesar tekanan pasar dan risiko refinancing di tengah ketidakpastian global," ungkap David

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News