KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketahanan energi Indonesia menghadapi tantangan di tengah harga minyak dunia yang masih tinggi dan pasokan global yang ketat akibat risiko geopolitik. Di tengah produksi minyak domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus menjaga stok BBM sekaligus mencari sumber pasokan alternatif. Salah satunya dengan mengimpor minyak mentah dari Rusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, stok BBM Indonesia saat ini hanya sekitar 20 hari. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN yang memiliki ketahanan stok hingga 90 hari.
"Memang ketahanan energi kita rata-rata kita punya stok BBM dalam 20 hari, namun kita juga mempunyai produsen sendiri yaitu pabrik. Jadi tentu itu berbeda dengan negara lain karena kita punya beberapa refinery terutama untuk solar dan BBM," ujar Airlangga, Rabu (23/9/2026). Menurut Airlangga, pemerintah terus memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan produksi domestik dan pengembangan energi terbarukan. Di sisi fiskal, pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Airlangga mengatakan, dengan harga minyak pemerintah yang masih berada di kisaran US$ 90-an per barel, APBN masih mampu menahan tekanan tersebut. "Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi," katanya.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Energi, RI-Rusia Bidik Kerja Sama Nuklir Hingga Kilang Tuban Namun, kebutuhan impor tetap tidak terhindarkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, impor minyak mentah Rusia tahap pertama sekitar 770.000 barel telah terealisasi melalui Lemigas. Pemerintah kini memproses tahap kedua dan menyiapkan kontrak jangka panjang dengan Rusia sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pasokan dan penguatan cadangan minyak nasional. Langkah tersebut kemudian dibayangi risiko setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 18 September menandatangani aturan yang memberikan kewenangan pengenaan tarif hingga 100% terhadap negara tertentu yang membeli energi Rusia. Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap Indonesia. "Nanti akan kita kaji," ujarnya Sementara itu, Airlangga memastikan transaksi minyak Rusia yang telah dilakukan Indonesia masih berada dalam
window waiver atau periode pengecualian yang diberikan AS. "Tidak ada, kan pada waktu itu ada window. Kapan diperbolehkan, jadi kita masuk dalam window tersebut," ujar Airlangga mengkonfirmasi pertanyaan Kontan.
Aturan Trump Membayangi Sejumlah Risiko ke RI Menanggapi kompleksnya kondisi tersebut, sejumlah ekonom mewanti-wanti sejumlah risiko yang membayangi Indonesia. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan, pembelian minyak Rusia tidak otomatis membuat Indonesia terkena tarif 100% dari AS. Namun, aturan tersebut tetap membayangi risiko jika Indonesia melakukan pembelian di luar ketentuan
waiver. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh transaksi memiliki kepatuhan hukum yang jelas.
Baca Juga: Airlangga Sebut Tantangan Stok BBM RI Hanya 20 Hari,Pemerintah Dorong EBT Jadi Solusi Menurut Ronny, risiko yang perlu diperhitungkan bukan hanya tarif, tetapi juga transaksi dengan bank, perusahaan pelayaran, asuransi, dan mitra dagang yang dapat menjadi lebih berhati-hati terhadap rantai pasok Rusia. "Karena itu, saya kira pemerintah jangan membangun strategi energi yang terlalu bergantung pada satu sumber minyak murah, termasuk Rusia," kata Ronny kepada Kontan, Rabu (23/9/2026). Ia menilai, Indonesia perlu menghitung
landed cost minyak Rusia secara menyeluruh, termasuk biaya logistik, pembiayaan, asuransi, dan risiko geopolitik. Kepala Ekonom Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menambahkan, pemerintah perlu melihat keputusan impor minyak Rusia dalam konteks yang lebih luas karena AS merupakan salah satu pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia. Menurutnya, surplus perdagangan Indonesia pada Januari-Juli 2026 hanya sekitar US$3,7 miliar. Angka tersebut ditopang surplus nonmigas sekitar US$22,45 miliar yang menahan defisit migas sekitar US$18,75 miliar. Karena itu, menurut Irman, manfaat diskon minyak Rusia perlu dibandingkan dengan potensi biaya terhadap perdagangan Indonesia-AS. "Jangan sampai kita menghemat beberapa dolar per barel di sisi impor energi, tetapi mengambil risiko terhadap surplus nonmigas yang nilainya jauh lebih besar," kata Irman. Irman menambahkan, jika Indonesia harus mengganti minyak Rusia dengan sumber lain yang lebih mahal, tekanan tidak hanya muncul pada neraca perdagangan. Biaya energi yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi apabila pemerintah tetap menahan harga BBM domestik. Sementara itu, Kepala Ekonom BCA, David Sumual menyoroti dampaknya terhadap sektor manufaktur. Menurut David, sektor manufaktur Indonesia belum menunjukkan tren ekspansif sejak Maret 2026, salah satunya dipengaruhi penurunan permintaan ekspor. Kenaikan tarif AS lebih lanjut dapat semakin menekan sektor tersebut.
Baca Juga: Airlangga: Buffer APBN Cukup untuk Tahan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026 Di sisi lain, David melihat terdapat faktor yang dapat menahan kemungkinan penerapan sanksi secara agresif. Harga minyak dunia telah kembali berada di sekitar US$100 per barel akibat gangguan pasokan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Menurutnya, jika minyak Rusia semakin dibatasi di pasar global, pasokan minyak dunia justru dapat semakin mengetat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong harga minyak lebih tinggi dan kembali menambah tekanan inflasi di AS. "Namun, jika pemerintahan Trump memang dapat menerapkan sanksi tersebut secara efektif, efek kenaikan harga minyak tentu akan berdampak negatif terhadap neraca dagang Indonesia, yang kemudian akan berimbas pada Rupiah," ujar David.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan minyak tersedia, tetapi juga memilih sumber pasokan dengan memperhitungkan risiko geopolitik dan perdagangan. Di tengah stok BBM domestik yang relatif terbatas dan kebutuhan impor yang masih tinggi, minyak Rusia dapat menjadi salah satu sumber pasokan. Namun, pemerintah perlu memastikan diversifikasi tersebut tidak menciptakan risiko baru terhadap perdagangan dan stabilitas fiskal Indonesia.
Baca Juga: B50 Jadi Andalan Baru Indonesia Tekan Emisi dan Perkuat Ketahanan Energi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
