KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gejolak geopolitik di Timur Tengah kembali menguji ketahanan energi negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia. Filipina bahkan telah menetapkan status darurat energi nasional untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat konflik yang memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar global. Pemerintah Filipina membentuk komite khusus untuk memastikan distribusi bahan bakar tetap lancar serta mempercepat pengadaan energi, termasuk membuka opsi pembayaran di muka demi mengamankan pasokan.
Langkah Filipina itu menjadi pembanding penting bagi Indonesia yang saat ini masih memiliki ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) relatif pendek. Sebagai informasi, Filipina menetapkan darurat energi nasional per 24 Maret 2026 karena konflik Timur Tengah, dengan cadangan bahan bakar minyak (BBM) domestik hanya tersisa untuk rata-rata 45 hari. Sementara itu, cadangan BBM nasional Indonesia tercatat berada pada kisaran 27-28 hari. Sejumlah pemangku kepentingan menilai, selain mengukur ketahanan energi, pemerintah perlu memperkuat strategi pengamanan pasokan dari dalam negeri maupun impor, sekaligus menyiapkan skenario kebijakan harga BBM subsidi. Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman mengatakan, dalam konteks dinamika global saat ini, stok energi nasional seperti BBM jenis RON 90, solar CN48, serta LPG masih dalam kondisi aman berdasarkan laporan Pertamina. Meski demikian, ia menekankan pentingnya mengoptimalkan produksi domestik.
Baca Juga: Elnusa Petrofin Pastikan Distribusi BBM Aman dan Lancar Selama Ramadan–Idulfitri 2026 “Sebagai negara produsen minyak, produksi dalam negeri harus diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Kilang juga harus beroperasi optimal agar ketergantungan impor bisa ditekan,” ujar Saleh kepada Kontan, Rabu (25/3/2026). Selain itu, pemerintah dinilai perlu mengendalikan konsumsi BBM secara lebih ketat, termasuk mendorong pemanfaatan transportasi publik di kota-kota besar untuk menahan lonjakan permintaan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengungkapkan, ketahanan energi nasional dijaga melalui pengelolaan stok yang dinamis dan sistem logistik terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pertamina juga terus memantau perkembangan geopolitik serta harga energi global untuk menjaga stabilitas pasokan. Pertamina, lanjut Baron, memaksimalkan produksi domestik sekaligus melakukan diversifikasi sumber impor agar tidak bergantung pada satu negara. Strategi pengadaan dilakukan melalui kombinasi kontrak jangka panjang dan pembelian spot guna menjaga fleksibilitas pasokan. “Perbandingan stok antarnegara ASEAN tidak sepenuhnya setara karena perbedaan kebijakan energi dan pola konsumsi,” jelasnya kepada Kontan, Rabu (25/3/2026).
Buffer stok masih tertinggal di ASEAN Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menilai, ketahanan energi Indonesia secara struktural masih rentan. Hal ini bukan karena ketiadaan sumber daya, melainkan lemahnya tata kelola cadangan energi. Menurut Badiul, dengan cadangan BBM di kisaran 20–22 hari, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Filipina memiliki stok sekitar 40–45 hari, Vietnam sekitar 30–40 hari, Thailand 50–60 hari, sementara Singapura dapat mencapai sekitar 90 hari. “Ini menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam aspek buffer cadangan, yang merupakan indikator penting ketahanan energi,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (25/3/2026). Ekonom Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak menambahkan, Indonesia juga belum memiliki fasilitas Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang diamanatkan dalam Perpres No. 96/2024. Pada saat yang sama, pasokan minyak mentah ke Asia, termasuk ke Singapura yang menjadi salah satu sumber BBM Indonesia, mulai berkurang akibat kebijakan pengetatan pasokan oleh produsen utama seperti Saudi Aramco.
Baca Juga: BPH Migas Pastikan Stok BBM Aman Selama Lebaran 2026 Kondisi ini membuat posisi Indonesia sebagai net importir minyak semakin rentan terhadap volatilitas harga global, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi nilai tukar. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, ketahanan energi Indonesia masih cukup untuk menghadapi guncangan jangka pendek, tetapi belum kuat jika krisis minyak berlangsung lama. Ketergantungan impor migas yang besar dengan nilai impor mencapai US$ 36,28 miliar pada 2024 membuat harga energi domestik sensitif terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Strategi pengamanan pasokan berlapis Para pengamat sepakat, pengamanan pasokan energi harus dilakukan melalui strategi berlapis. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan dan harga melalui optimalisasi peran Pertamina dalam pengadaan dan distribusi, serta memperluas sumber impor di luar Timur Tengah. Founder ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, diplomasi energi perlu diintensifkan dengan negara-negara produsen migas. Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk membuka akses pasokan dari Rusia, selain menjajaki kesepakatan impor dari Amerika Serikat, Afrika Barat, maupun Amerika Latin. Praktisi industri migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo menilai, langkah realistis untuk meningkatkan ketahanan stok adalah menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan floating storage and offloading (FSO), terutama di kawasan strategis seperti Kepulauan Riau. Menurut perhitungannya, untuk meningkatkan cadangan dari 20 hari menjadi 45 hari diperlukan tambahan biaya sekitar Rp 100 triliun, sedangkan untuk mencapai standar global 90 hari bisa mencapai Rp 300 triliun. Kolaborasi dengan swasta nasional untuk pembangunan tank farm atau FSO dinilai lebih realistis dibandingkan mengandalkan APBN. Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menambahkan, selain meningkatkan penyimpanan, Indonesia perlu menggeser pola permintaan energi melalui elektrifikasi transportasi, penggunaan kompor listrik, jaringan gas rumah tangga, serta pemanfaatan biofuel secara efisien.
Dilema kenaikan harga BBM subsidi Di tengah tekanan harga minyak global, skenario penyesuaian harga BBM subsidi kembali mencuat. Namun para ekonom menilai kebijakan ini sebaiknya menjadi opsi terakhir. Badiul Hadi menerangkan, kenaikan harga BBM subsidi berpotensi mendorong inflasi, menekan daya beli, dan meningkatkan kemiskinan, terutama karena distribusi subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, B50 Didorong Jadi Solusi Tekan Impor BBM Ishak menambahkan, tekanan fiskal memang nyata ketika harga minyak dunia meningkat. Namun solusi yang lebih realistis adalah memperketat penyaluran subsidi agar tepat sasaran, mengefisienkan belanja kementerian dan lembaga, serta mempercepat pembangunan cadangan energi strategis. Putra Adhiguna menilai tidak ada jalan mudah dalam jangka pendek. Jika kenaikan harga diperlukan, pemerintah sebaiknya melakukannya secara bertahap, terjadwal, dan disertai kompensasi langsung kepada kelompok rentan serta penguatan transportasi umum. Sementara itu, Hadi Ismoyo memperkirakan dengan asumsi harga minyak naik dari US$ 70 per barel menjadi US$ 90 per barel, tambahan subsidi BBM sekitar Rp 7,4 triliun dalam setahun masih dapat ditanggung APBN. Jika tekanan berlangsung enam bulan, kebutuhan tambahan hanya sekitar Rp 3,7 triliun atau setara 0,1% APBN.
“Pemerintah perlu segera mengambil keputusan yang jelas, apakah menaikkan harga BBM atau menambah pagu subsidi. Kejelasan ini penting untuk operasional di lapangan,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (25/3/2026). Tanpa reformasi struktural pada cadangan energi, tata kelola subsidi, serta percepatan transisi energi, Indonesia berpotensi terus menghadapi siklus krisis setiap kali harga minyak dunia bergejolak.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Bakal Sesuaikan Harga BBM Industri&Marine,GAPKI Beri Penjelasan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
