KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pemerintah . Selain mendorong peningkatan produksi, berbagai pihak menilai keberhasilan program ketahanan pangan juga bergantung pada penguatan ekonomi petani dan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai, kebijakan pangan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi maupun stabilitas harga. Menurutnya, pemerintah juga perlu menjaga kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pangan.

Menurutnya, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sejalan dengan perkembangan biaya produksi.

"Ketika biaya produksi naik dan harga gabah bergerak, maka HPP GKP di tingkat petani harus dibuka peluang untuk dievaluasi dan dinaikkan. Tujuannya agar intervensi pemerintah benar-benar menjaga nilai tukar petani dan memastikan petani memperoleh nilai ekonomi yang layak," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (13/7).

Menurutnya, petani harus memperoleh insentif yang memadai agar ketahanan pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan. "Petani tidak boleh hanya menjadi bagian dari target produksi. Mereka adalah pelaku utama pangan nasional. Kalau petaninya tidak sejahtera, fondasi ketahanan pangan kita juga tidak akan kuat," katanya.

Baca Juga: CORE: Depresiasi Rupiah Jadi Indikasi Titik Keseimbangan Baru Jangka Pendek-Menengah Selain melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, upaya memperkuat ketahanan pangan juga didorong lewat pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan perikanan.

Salah satunya di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, melalui program budidaya hidroponik dan bioflok di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Program itu dikembangkan Yayasan Senyum Untuk Negeri (SUN) melalui Program C-LIVE (Community-Led Initiative for Versatile and Empowerment).

Ketua DPRD Kabupaten Karawang Endang Sodikin menilai program tersebut sejalan dengan agenda penguatan ketahanan pangan nasional. "Kami berharap dapat terus dikembangkan sehingga manfaatnya semakin luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karawang, Muhammad Nur mengatakan pengembangan budidaya hidroponik dan bioflok dapat menjadi salah satu alternatif memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News