KONTAN.CO.ID - MANILA. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah memerintahkan pemerintahannya untuk memperkuat koordinasi keamanan maritim. Langkah ini ditujukan untuk menghadapi serangkaian tantangan serius terhadap integritas wilayah dan perdamaian, seiring dengan meningkatnya perselisihan dengan China. Mengutip Reuters, perintah tersebut, yang ditandatangani pada hari Senin dan dipublikasikan pada hari Minggu, tidak menyebut China. Tetapi dirilis menyusul serangkaian konfrontasi maritim bilateral dan saling tuding mengenai wilayah sengketa di Laut China Selatan.
Kementerian Luar Negeri China tidak menanggapi permintaan komentar Reuters pada hari Minggu. Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari US$ 3 triliun. Klaim China tersebut tumpang tindih dengan klaim Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan, klaim China tidak memiliki dasar hukum. Insiden terbaru terjadi pada akhir pekan lalu, ketika China menggunakan meriam air untuk mengganggu misi pasokan Filipina ke Second Thomas Shoal bagi tentara yang menjaga kapal perang yang sengaja mendarat di terumbu karang 25 tahun lalu. “Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim kami, Filipina terus menghadapi serangkaian tantangan serius yang mengancam integritas wilayah, tetapi juga keberadaan damai warga Filipina,” kata Marcos dalam perintah tersebut. Presiden pada hari Kamis berjanji untuk menerapkan tindakan balasan terhadap serangan ilegal, koersif, agresif dan berbahaya yang dilakukan oleh penjaga pantai China.
Perintahnya memperluas dan mengatur ulang dewan maritim pemerintah, yakni dengan menambahkan penasihat keamanan nasional, jaksa agung, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional, dan satuan tugas Laut China Selatan. Perintah tersebut tampaknya memperluas peran militer dengan memasukkan Angkatan Bersenjata Filipina, bukan hanya angkatan laut, di antara lembaga-lembaga yang mendukung dewan tersebut. Dewan Maritim Nasional yang berganti nama akan menjadi badan pusat yang merumuskan strategi guna memastikan kerangka kerja yang terpadu, terkoordinasi dan efektif untuk keamanan maritim dan kesadaran domain Filipina. Marcos menambah jumlah lembaga yang mendukung dewan tersebut menjadi 13 dari sembilan, termasuk badan antariksa dan Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina.
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
