KUALA LUMPUR. Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak mengatakan investigasi yang dilakukan pemerintahnya atas pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam, akan obyektif. Di sisi lain ketegangan antara kedua negara itu pun meningkat.

Pada Senin (20/2) pagi, Malaysia menyatakan pihaknya telah memanggil pulang utusannya dari Pyongyang dan memanggil duta besar Korea Utara di Kuala Lumpur, yang menyatakan lagi keraguan mengenai imparsialitas penyidikan oleh Malaysia atas pembunuhan itu dan menyatakan korban tersebut bukan Kim Jong Nam.

"Kami tidak punya alasan mengapa kami ingin melakukan sesuatu untuk membuat citra Korea Utara buruk, tetapi kami akan obyektif," kata Najib kepada wartawan di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia.

Rekaman CCTV yang diperoleh kantor berita Reuters memperlihatkan Kim Jong Nam diserang di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur pada Senin pekan lalu oleh seorang wanita, yang diyakini telah menyemprotkan racun yang cepat bereaksi ke muka Kim Jong Nam.

Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen keaslian dari video itu, dan para pejabat kepolisian tidak segera bersedia memberi komentar.

Kim Jong Nam, 46 tahun, yang telah tinggal di Makau di wilayah China di bawah perlindungan Beijing, telah menyatakan secara terbuka menentang kendali dinasti keluarganya di Korea Utara yang terisolasi dan memiliki senjata nuklir

Para legislator Korea Selatan pekan lalu mengutip badan intelejennya yang menyebutkan bahwa Kom Jong Un, pemimpin Korea Utara yang muda dan tak mudah diprediksi, telah mengeluarkan perintah bagi pembunuhan saudara tirinya, dan sudah ada usaha pembunuhan yang gagal pada tahun 2012.

Kepolisian Malaysia memburu empat warga Korea Utara yang meninggalkan negara itu pada hari penyerangan tersebut, telah menahan seorang pria Korea Utara, seorang wanita Vietnam, seorang wanita Indonesia dan seorang pria Malaysia.

Sedikitnya tiga dari warga-warga Korea Utara yang dicari-cari itu menumpang pesawat menuju Dubai dari Jakarta pada malam hari setelah terjadi penyerangan itu, kata seorang pejabat imigrasi Indonesia kepada Reuters.

Editor: Yudho Winarto