​KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketergantungan nelayan tradisional terhadap tengkulak masih menjadi salah satu persoalan struktural ekonomi masyarakat pesisir.

Keterbatasan modal, fasilitas penyimpanan ikan, dan akses pemasaran membuat nelayan kerap tidak memiliki banyak pilihan selain menjual hasil tangkapan dengan harga yang ditentukan pembeli.

Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pembangunan fasilitas perikanan di kawasan pesisir dinilai belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan jika tidak disertai pembenahan rantai pasok dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Mengukur Prospek Pasar Hunian di Wilayah Tangerang Raya

Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas Rinaldi Eka Putra mengatakan, persoalan kesejahteraan nelayan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak era Orde Baru.

Namun, berbagai program pemberdayaan yang pernah dijalankan belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan di kawasan pesisir.

Salah satu penyebabnya adalah hubungan ketergantungan antara nelayan dan tengkulak yang sulit diputus.

Nelayan membutuhkan akses modal secara cepat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan melaut.

Dalam kondisi tersebut, tengkulak kerap menjadi sumber pembiayaan sekaligus pembeli hasil tangkapan.

Di sisi lain, koperasi yang dikembangkan di sejumlah kawasan pesisir belum sepenuhnya mampu mengambil alih peran tersebut.

Menurut Rinaldi, mekanisme pembiayaan dan kedekatan sosial menjadi faktor yang membuat hubungan nelayan dengan tengkulak tetap bertahan.

Baca Juga: GAPASDAP Sebut Tarif Penyeberangan Masih Kurang 31,81% dari Biaya Produksi

Karena itu, ia menilai program KNMP perlu diarahkan untuk memperbaiki posisi tawar nelayan, bukan sekadar membangun infrastruktur perikanan.

"Ini programnya bagus sebenarnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono membuat gebrakan ya," kata Rinaldi dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Salah satu fasilitas yang dinilai penting adalah penyimpanan dingin atau cold storage. Ketersediaan fasilitas ini memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapan lebih lama sehingga tidak harus segera menjual ikan ketika harga sedang rendah.

Selain itu, pengembangan industri pengolahan ikan di sekitar kawasan nelayan juga dinilai dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

Produk seperti abon ikan, ikan asap, ikan kering, hingga ikan kaleng dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir.

Pengolahan hasil tangkapan juga berpotensi membuka kegiatan ekonomi bagi keluarga nelayan ketika cuaca buruk membuat mereka tidak bisa melaut.

Untuk itu, Rinaldi menilai keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penguatan kelembagaan lokal perlu menjadi bagian dari pengembangan KNMP.

Baca Juga: Jasa Marga Tingkatkan Fasilitas Rest Area Tol Jakarta-Cikampek, Ini Lokasinya

Pendapatan Nelayan Sinjai Naik 75%

Dampak awal program KNMP terlihat di Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 2026, pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat sekitar 75% setelah fasilitas program mulai beroperasi pada Mei 2026.

Penghasilan nelayan yang sebelumnya berkisar Rp 4 juta per bulan dilaporkan naik menjadi Rp 7 juta per bulan.

Kenaikan tersebut antara lain ditopang oleh peningkatan harga jual ikan tuna dari sekitar Rp 25.000-Rp 30.000 menjadi Rp 45.000 per kilogram serta akses pemasaran melalui koperasi.

Baca Juga: HPE dan Harga Referensi Emas Turun 2,02% pada Periode II November 2026

KKP juga melaporkan pengiriman 65 ton tuna loin senilai Rp 2,54 miliar ke Jakarta melalui mitra koperasi.

Pada September 2026, pengiriman berlanjut sebanyak 12 ton tuna loin untuk diproses sebelum memasuki pasar ekspor.

Meski menunjukkan perkembangan positif, Rinaldi mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan di satu kawasan belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pemberdayaan nelayan secara nasional.

Nelayan tradisional masih menghadapi persoalan lain, seperti keterbatasan alat tangkap, kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM), serta ketergantungan terhadap musim dan kondisi cuaca.

Persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian yang lebih luas daripada pembangunan fasilitas di kampung nelayan.

Menurut Rinaldi, pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional.

Dengan demikian, peningkatan fasilitas dan akses pasar dapat diikuti dengan kepastian bagi nelayan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Baca Juga: Ekspansi Minyak Kedelai AS-Brasil Ancam Daya Saing Sawit Indonesia

Produksi Perikanan Meningkat, Tantangan Nilai Tambah

Di tingkat nasional, sektor perikanan mencatat pertumbuhan produksi dan ekspor. Data KKP yang diumumkan pada 21 Oktober 2026 menunjukkan produksi perikanan meningkat dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025.

Nilai ekspor produk perikanan juga naik dari US$ 5,95 miliar pada 2024 menjadi US$ 6,27 miliar pada 2025.

Sementara itu, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan mencapai 4,95% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan 0,68% pada 2024. Pada kuartal II 2026, pertumbuhan sektor tersebut tercatat 6,86%.

Peningkatan produksi dan ekspor tersebut menjadi gambaran perkembangan sektor perikanan nasional. Namun, bagi masyarakat pesisir, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan sektor tersebut turut meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News