KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian kebijakan produksi dan ekspor batubara Indonesia berpotensi menggerus pangsa pasar di China.

Kondisi ini menyusul penundaan negosiasi kontrak pasokan batubara jangka panjang untuk 2027 serta keberatan pembeli China terhadap klausul pengecualian yang diajukan sejumlah produsen Indonesia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, permintaan penambang untuk memasukkan klausul pengecualian atau waiver clause merupakan konsekuensi dari ketidakpastian kebijakan sepanjang 2026.

Klausul tersebut memungkinkan perusahaan tambang terbebas dari kewajiban memenuhi volume kontrak apabila pemerintah memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor.

Dari sisi penambang, klausul tersebut dapat dipahami karena pemangkasan kuota produksi berpotensi membuat perusahaan kesulitan memenuhi komitmen penjualan. Namun, bagi pembeli, ketentuan itu justru memindahkan risiko perubahan kebijakan Indonesia kepada mereka.

"Persoalannya bukan lagi sekadar negosiasi bisnis, tetapi risiko regulasi yang mulai diperhitungkan dalam kontrak," ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: RKAB Batubara 2027 Dievaluasi, Kementerian ESDM Pertimbangkan Kebutuhan Pasar

Menurut dia, apabila ketidakpastian tersebut tidak segera diselesaikan, pembeli berpotensi meminta diskon harga, memperpendek durasi kontrak, atau beralih ke pasar spot. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi reputasi Indonesia sebagai pemasok batubara yang andal.

Sebelumnya, Bloomberg dalam artikel bertajuk Chinese Coal Buyers Balk at Indonesian Miners’ Contract Demands yang terbit 10 November 2026 melaporkan bahwa sejumlah pembeli batubara China keberatan dengan upaya produsen Indonesia mengubah kontrak pasokan 2027.

Pembeli khawatir tidak memperoleh kepastian pengiriman apabila pemerintah Indonesia kembali mengubah kuota produksi atau persetujuan ekspor.

Bloomberg juga melaporkan bahwa sejumlah pedagang China menunda negosiasi kontrak tahunan sembari menunggu kejelasan target produksi pemerintah dan alokasi kuota masing-masing perusahaan tambang. Mengutip data Kpler, ekspor batubara Indonesia ke China selama Januari-Oktober 2026 turun hampir 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Yusuf menyebut, berdasarkan data Reuters, tekanan terhadap posisi Indonesia di pasar China juga terlihat dari data perdagangan September 2026. Impor batubara China dari Indonesia turun 32% secara tahunan menjadi 14,62 juta ton. Sebaliknya, impor dari Australia meningkat 56% menjadi 9,81 juta ton, sedangkan pasokan dari Mongolia sepanjang Januari-September 2026 tumbuh 40% menjadi 86,93 juta ton.

Meski demikian, Yusuf mengatakan, ancaman persaingan dari Australia dan Mongolia tidak sepenuhnya setara. Mongolia lebih banyak memasok batubara kokas melalui jalur darat ke wilayah utara China. Sementara itu, Indonesia memiliki keunggulan pada batubara termal berkalori rendah yang digunakan untuk pembangkit listrik di wilayah pesisir selatan China.

Baca Juga: Harga Batubara Kalori Menengah dan Rendah Menguat, Ini Prospek hingga Akhir 2026

Keunggulan harga dan logistik tersebut membuat batubara Indonesia tidak mudah digantikan sepenuhnya. Namun, risiko jangka panjang tetap perlu diwaspadai karena pembeli yang sudah mendiversifikasi pemasok dan membangun kontrak baru dengan negara lain belum tentu kembali ke Indonesia meskipun kebijakan domestik telah lebih stabil.

Untuk menjaga daya saing, Yusuf mendorong pemerintah memberikan kepastian kuota produksi serta memperjelas mekanisme ekspor yang akan berlaku mulai 2027. Pemerintah juga perlu memfasilitasi klausul kontrak yang lebih berimbang, sehingga perubahan kebijakan tidak sepenuhnya menjadi beban penambang maupun pembeli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News