KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor batubara berisiko terancam apabila ketidakpastian regulasi menggerus kepercayaan pasar asing.

Melansir pemberitaan Bloomberg, terdapat kabar adanya penundaan negosiasi kontrak pasokan batubara untuk 2027 dengan pembeli asal China.

Sebab, pembeli asal China dikabarkan keberatan dengan sejumlah produsen batubara Indonesia yang menginginkan klausul pengecualian yang membebaskan mereka dari kewajiban memenuhi volume kontrak jika pemerintah Indonesia memangkas kuota produksi dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 atau menunda persetujuan ekspor.

Hal ini dikhawatirkan memicu risiko tertundanya kesepakatan yang menjadi dasar bagi keputusan terkait volume produksi.

Baca Juga: Pasar Perkantoran di Jakarta Diproyeksi Membaik secara Bertahap hingga 2027

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mencermati, kekhawatiran pembeli perlu dipahami karena kontrak pasokan jangka panjang membutuhkan kepastian mengenai volume, jadwal pengiriman, dan proses ekspor.

"Pemberitaan yang beredar ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian kuota produksi dan prosedur ekspor mulai memengaruhi sebagian negosiasi kontrak 2027," katanya kepada Kontan, Rabu (11/11).

Namun, menurutnya kondisi ini belum tentu mencerminkan keadaan untuk seluruh transaksi atau seluruh perusahaan.

Adapun di sisi produsen, Anggawira bilang, memasukkan klausul yang mengaitkan volume pasokan dengan persetujuan RKAB dapat dipahami sebagai upaya mengelola risiko.

Pasalnya, produsen tidak dapat menjanjikan volume yang melampaui kuota produksi yang akhirnya disetujui pemerintah.

Di sisi pembeli, ia melihat penolakan terhadap klausul yang terlalu luas juga wajar.

"Pembeli perlu kepastian pasokan untuk merencanakan operasi pembangkit dan mengelola risiko harga," imbuhnya.

Karena itu, Anggawira mengatakan klausul kontrak sebaiknya tidak memindahkan seluruh risiko kebijakan kepada salah satu pihak. Para pihak didorong untuk merancang ketentuan yang lebih terukur, yaitu volume dasar mengacu pada kuota yang telah disetujui.

"Sementara, volume tambahan bersifat kondisional disertai mekanisme pemberitahuan, penyesuaian jadwal, pembahasan ulang, dan opsi pengiriman pengganti apabila terjadi perubahan kebijakan yang benar-benar menghambat pasokan," katanya.

Dia melihat hal ini akan lebih seimbang dibandingkan klausul pembebasan kewajiban yang berlaku luas.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi pengajuan RKAB 2027, dengan mempertimbangkan kebutuhan produksi dan pemasaran, termasuk pasokan domestik. 

Dalam situasi ini, kejelasan waktu dan hasil evaluasi dinilai menjadi penting agar produsen dan pembeli dapat menyusun kontrak berdasarkan informasi yang memadai. 

Di tengah dinamika ini, Aspebindo mendorong pemerintah menjaga proses persetujuan RKAB 2027 tetap tepat waktu dan memberikan informasi perkembangan secara berkala. 

Evaluasi kuota menurutnya memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan keberlanjutan usaha.

"Namun, kriteria serta jadwal keputusan perlu disampaikan dengan jelas agar pelaku usaha dapat merencanakan produksi, DMO, dan ekspor secara realistis," terangnya.

Kedua, Anggawira menyebut keputusan kuota sebaiknya mempertimbangkan keterkaitan antara rencana produksi, kemampuan operasional perusahaan, kontrak yang telah disepakati, kebutuhan domestik, dan kondisi pasar.

"Jika diperlukan penyesuaian terhadap rencana produksi, komunikasi dan pemberitahuan sedini mungkin akan membantu mengurangi risiko sengketa dan gangguan pasokan," tegasnya.

Ketiga, pemerintah perlu memperjelas kesiapan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dijadwalkan berlaku penuh mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah telah menyampaikan bahwa tata kelola melalui DSI tidak dimaksudkan mengubah aktivitas ekspor yang berjalan. Namun, supaya kepercayaan pasar terjaga, Anggawira memandang mekanismenya perlu disertai prosedur yang sederhana, waktu layanan yang terukur, status permohonan yang dapat dipantau, serta kejelasan dokumen dan pembagian tanggung jawab antara DSI, produsen, dan pembeli.

Keempat, Anggawira menegaskan perubahan kebijakan sebaiknya tidak diberlakukan secara mendadak atau surut terhadap kontrak yang sudah berjalan. Kecuali, memang ada alasan kepentingan nasional yang jelas dan disertai tata cara transisi. 

Dengan kepastian seperti ini, dia menilai pemerintah tetap dapat mengelola produksi dan ekspor, sementara produsen dan pembeli memiliki dasar yang lebih kuat untuk menyusun komitmen pasokan.

"Kepastian kontrak dan tata kelola bukan berarti pemerintah kehilangan kewenangan untuk mengatur produksi maupun ekspor. Yang diperlukan adalah kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat diprediksi," kata Anggawira.

Keseimbangan ini disebut krusial guna menjaga kredibilitas pemasok Indonesia, kelancaran pasokan ke pasar domestik dan ekspor, serta penerimaan negara.

Baca Juga: Linknet (LINK) Luncurkan Tautara, Hubungkan Masyarakat dengan Berbagai ISP

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News