KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. 

Menurutnya, konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan dunia usaha di tengah tekanan terhadap perekonomian nasional.

Peringatan itu disampaikan Said dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Selasa (9/6/2026). 

Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5% yang diusulkan pemerintah hanya dapat dicapai jika didukung kebijakan yang konsisten dan mampu menjaga kepercayaan pasar.

Baca Juga: Kekhawatiran KKN BI: Ini Jawaban Ketua Banggar DPR Soal Thomas Djiwandono

"Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi-stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan," tegas Said.

Said menyoroti sejumlah tekanan yang tengah dihadapi pasar keuangan nasional, mulai dari pelemahan rupiah, tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini bukan menyalahkan faktor eksternal, melainkan menyiapkan respons kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi.

Untuk memperkuat kepercayaan pasar, Said mengusulkan tiga langkah utama, yakni menjaga konsistensi kebijakan, mempertahankan kesehatan fiskal, dan memperbaiki tata kelola pasar modal. 

Baca Juga: Badai MSCI Hantam IHSG, Ketua Banggar DPR: OJK Harus Berbenah!

Ia mengapresiasi target defisit RAPBN 2027 yang dipatok 1,8%-2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) karena dinilai dapat meningkatkan keyakinan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.

Selain tantangan pasar keuangan, Said mengingatkan pemerintah juga akan menghadapi beban jatuh tempo utang yang besar pada 2027 di tengah kebutuhan pembiayaan baru dengan proyeksi yield SBN sebesar 6,5%-7,3%. 

Menurutnya, investor tidak hanya mempertimbangkan tingkat imbal hasil, tetapi juga memperhatikan stabilitas kurs, kondisi fiskal, cadangan devisa, hingga risiko politik.

Dalam pembahasan RAPBN 2027, Said turut menyoroti potensi El Nino ekstrem yang diperkirakan BMKG. Ia menilai fenomena tersebut dapat mengancam program kedaulatan pangan dan ketahanan air sehingga langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini.

Di sisi lain, Said mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi, mempercepat reformasi subsidi energi, memperluas akses pendidikan tinggi, serta mempercepat hilirisasi dan industrialisasi. 

Baca Juga: Ketua Banggar DPR Ingatkan Larangan Tolak Pembayaran Tunai Rupiah

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi krusial agar Indonesia tidak kehilangan momentum bonus demografi dan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga di kawasan.

Ia berharap berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan RAPBN 2027 agar target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/06/09/16464631/soroti-rupiah-melemah-said-abdullah-minta-pemerintah-tak-rilis-kebijakan?page=all#page2.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News