KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Konflik di Timur Tengah berpotensi menambah tekanan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lonjakan harga minyak bahkan bisa mengerek belanja subsidi, dan menimbulkan pelebaran defisit hingga lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk diketahui, target defisit 2026 sebesar 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan realisasi defisit APBN 2025 mencapai 2,92% dari PDB.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, apabila pemerintah menempuh kebijakan defisit lebih dari 3% PDB, tentu ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya, dalam jangka pendek fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari sebab pelebaran defisit dibiayai dengan utang.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Baca Juga: Belum Ada Diskusi Soal Pelebaran Defisit Anggaran, Ketua Banggar Sarankan Efisiensi

“Demikian halnya dengan kebijakan quantitative easing (QE), jika menggunakan model Bank Indonesia (BI) menyerap Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder, harus diperhitungkan kemampuan BI,” tutur Said kepada Kontan, Jumat (13/3/2026).

Adapun Quantitative Easing (QE) adalah bank sentral menciptakan uang baru secara elektronik untuk membeli aset keuangan seperti obligasi pemerintah atau surat berharga dari bank komersial.

Said membeberkan, BI memiliki tanggungjawab mengendalikan kurs, dan inflasi. Ia menyatakan bahwa kedua hal tersebut tidak mudah dilakukan karena membutuhkan kewaspadaan, serta bauran kebijakan dan amunisi dari BI yang kuat.

Sejalan dengan itu, ia juga menekankan bahwa langkah tersebut harus dihitung secara cermat agar ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder tidak menimbulkan tekanan pada nilai tukar maupun mengganggu pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. Menurutnya, seluruh risiko harus diperhitungkan dengan matang.

“Demikian halnya dengan cetak uang, risiko stagflasinya harus di analisa dengan jernih. Tidak bisa kami sembarangan cetak uang. Sebab kondisi saat ini daya beli rakyat belumlah baik, jika uang beredar lebih banyak lagi terjadi bersamaan, kita bisa menghadapi stagflasi.

Ia menyatakan mengharapkan adanya kajian yang melibatkan para ekonom, sehingga setiap kebijakan ekonomi memiliki basis dukungan teknokratis yang memadai dan seluruh risiko dapat terpetakan beserta langkah mitigasinya.

Baca Juga: Restrukturisasi Utang Whoosh Diputuskan, Pemerintah Segera Umumkan Skemanya

“Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News