KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, target penghapusan kemiskinan ekstrem pemerintah pada tahun 2024 dipastikan tidak akan tercapai. Hal itu karena batas kemiskinan ekstrem yang diukur melalui Purchasing Power Parity (PPP) naik.

Seperti yang diketahui, Bank Dunia pada laporannya yang berjudul “ Indonesia Poverty Assessment ” yang dirilis 9 Mei 2023 rekomendasi pembaharuan PPP untuk negara berpendapatan menengah sebesar US$ 3,2 atau sekitar Rp 47.502 per orang per hari. Ukurannya naik dari saat ini US$ 1,9 atau sekitar Rp 28.969 per orang per hari.

Dikatakannya kenaikan batas PPP akan membuat tingkat kemiskinan ekstrim melonjak di Indonesia. Dengan begitu target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 dipastikan tidak akan tercapai.

Baca Juga: Pemerintah Optimistis Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 2024 Akan Tercapai

“Dengan asumsi PPP  US$ 3,2, maka tingkat kemiskinan ekstrim akan melonjak naik dari posisi Maret 2022 yang mencapai 5,59 juta jiwa atau 2,04%. Sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem dipastikan tidak akan tercapai,” tutur Said saat melakukan rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas, Selasa (29/8).

Atas kekhawatiran tersebut, Said menyarankan agar pemerintah membuat landasan epistemologis untuk acuan KPS yang akurat dalam membaca situasi ekonomi Indonesia saat ini.

“Sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, dan sosial, bukan sekedar angka yang melebihi kertas,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 masih berada di level 1,12%. Jumlahnya turun 0,62% dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 2,04%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto