KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat kemandirian nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi.

Sultan mengatakan, setiap presiden memiliki peran dan capaian historis masing-masing dalam perjalanan bangsa. Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni memperkuat daerah dan kedaulatan Indonesia.

Dalam pidatonya, Sultan menyebut Presiden Soekarno sebagai Bapak Proklamator, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, BJ Habibie sebagai Bapak Teknologi, Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme, Megawati Soekarnoputri sebagai Srikandi Konstitusi, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Perdamaian, serta Joko Widodo sebagai Bapak Infrastruktur.

Baca Juga: Ketua DPD Puji Kinerja Prabowo: Inflasi Terkendali dan Tax Ratio Meningkat

"Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir, daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat," ujar Sultan, dalam Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, 14 Agustus 2026, Jumat (14/8/2026).

Memasuki era pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, DPD RI menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Sultan mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menggambarkan transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini seperti upaya mencabut duri yang tertancap dalam daging. Proses tersebut dinilai tidak mudah karena dapat menimbulkan rasa sakit dalam jangka pendek, tetapi diperlukan agar persoalan struktural dapat diselesaikan.

"Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional," katanya.

Baca Juga: Jelang Kemerdekaan, Ketua MPR Ajak Masyarakat Hidupkan Semangat Merah Putih

Menurut Sultan, berbagai persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Transformasi ekonomi membutuhkan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan yang tidak selalu mudah.

Ia menilai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor, serta memperbaiki efisiensi ekonomi menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing Indonesia.

"Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing," tegas Sultan.

DPD RI berharap agenda transformasi ekonomi tersebut dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat. Dengan demikian, penguatan kedaulatan ekonomi tidak hanya tercermin dari meningkatnya penguasaan negara atas sumber daya alam, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News