KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pilpres 2019. Sebab menurut Mardani, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan. Dengan begitu, masyarakat akan dirugikan. "Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7). Mardani berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Artinya tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
Ketua DPP PKS: Kami tak bangga jika gabung koalisi pendukung pemerintah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pilpres 2019. Sebab menurut Mardani, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan. Dengan begitu, masyarakat akan dirugikan. "Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7). Mardani berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Artinya tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.