JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan beberapa pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Hanya saja pemilihan itu dilakukan tanpa kehadiran anggota partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi pendukung pemerintah. Dua Komisi, yakni Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat pemilihan pimpinan komisi VIII menetapkan empat pimpinan yang kesemuanya berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP). "Prosesnya sesuai tata tertib musyawarah mufakat karena cuma ada satu paket dan itu disetujui sama semua yang hadir," katanya di Gedung DPR, Rabu (29/10).
Ketua komisi DPR dipilih tanpa koalisi pro Jokowi
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan beberapa pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Hanya saja pemilihan itu dilakukan tanpa kehadiran anggota partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi pendukung pemerintah. Dua Komisi, yakni Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan dan Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat pemilihan pimpinan komisi VIII menetapkan empat pimpinan yang kesemuanya berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP). "Prosesnya sesuai tata tertib musyawarah mufakat karena cuma ada satu paket dan itu disetujui sama semua yang hadir," katanya di Gedung DPR, Rabu (29/10).
