KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti perkembangan teknologi digital yang semakin memperluas ruang demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, teknologi memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat hingga terlibat dalam perdebatan publik.

Namun, di balik manfaat tersebut, Muzani mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan teknologi digital untuk menyebarkan fitnah, hoaks, hingga manipulasi informasi.

Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Ketua MPR RI Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

Hal tersebut disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).

“Teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik,” ujar Muzani dalam pidatonya.

Menurut Muzani, teknologi digital juga membuat penyebaran informasi berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila ruang digital digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merendahkan pihak lain.

“Namun teknologi yang sama dapat menyebarkan fitnah, manipulasi dan percepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya,” katanya.

Karena itu, Muzani menilai masyarakat tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia.

Baca Juga: Digital Edge Raih Green Financing US$665 Juta untuk Proyek Data Center CGK

Perbedaan pandangan politik juga, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk merusak hubungan sosial antarmasyarakat.

“Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan dan menanamkan kebencian sesama anak bangsa,” tegas Muzani.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan dengan memperkeras celaan atau memperuncing perbedaan. Demokrasi justru akan semakin kuat apabila kebebasan berbicara dibarengi dengan tanggung jawab.

“Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab dan perbedaan dibicarakan dengan argumentasi dan tidak dijadikan alasan untuk penghinaan,” ujar Muzani.

Ia pun mengajak masyarakat membangun budaya politik yang lebih beradab di tengah semakin luasnya ruang komunikasi digital. Menurutnya, perbedaan pendapat tetap harus disampaikan dengan cara yang menghormati pihak lain.

Baca Juga: Aturan Takedown 4 Jam Picu Kekhawatiran, Berisiko Tekan Ruang Demokrasi Digital

“Marilah kita bangun budaya politik yang lebih beradab, berciri keras dalam gagasan tapi santun penyampaiannya. Teguh dalam pendiriannya, tapi terbuka dalam musyawarah,” kata Muzani.

Muzani menambahkan, masyarakat tetap perlu memiliki keberanian untuk memberikan kritik. Namun, kritik tersebut tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap sesama.

“Berani mengkritik tapi tidak menghilangkan penghormatan dalam sesama,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News