KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pentingnya dukungan perbankan nasional dalam pembiayaan proyek hilirisasi.

“Mau tidak mau, perbankan dalam negeri harus membiayai proyek hilirisasi. Ini sesuai arahan Pak Mensesneg untuk memastikan nilai tambah sepenuhnya dinikmati di dalam negeri,” kata Bahlil usai Rapat Perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1).

Menurut Bahlil, proyek hilirisasi lebih menjanjikan dibandingkan sektor konsumsi karena memiliki waktu balik modal (break-even point) yang relatif cepat.

Banyak Mitra Ojol Daerah Tolak Komisi Berubah: Skema 20% Lebih Bermanfaat

Baca Juga: Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bakal Geber Investasi dan Nilai Tambah Energi

“Hilirisasi hanya memerlukan sekitar enam tahun untuk break-even point, sementara proyek konsumsi memakan waktu hingga 9 tahun atau 10 tahun. Maka, sudah seharusnya sektor ini diprioritaskan oleh perbankan nasional,” ungkapnya.

Bahlil mengakui perusahaan-perusahaan lama tetap memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun, diversifikasi pembiayaan ke sektor hilirisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan tetap penting, tetapi kita juga harus memprioritaskan diversifikasi untuk mendukung proyek-proyek strategis seperti hilirisasi,” tambah Bahlil.

Bahlil bilang pihaknya telah membahas pembiayaan hilirisasi bersama berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga: Satgas Hilirisasi Energi Terbentuk, Perhapi: Hilirisasi Bukan Tujuan Akhir

Menurut Bahlil, dalam dua minggu mendatang, hasil lebih rinci akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Investasi Rosan Roeslani, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas dan bertanggung jawab langsung atas aspek investasi.

“Kami telah berdiskusi untuk memastikan rencana pembiayaan ini tepat sasaran. Arahan Presiden adalah agar kepemilikan dan nilai tambah dari proyek hilirisasi tetap berada di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Sebagai gambaran, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi memiliki tugas utama untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia melalui peningkatan nilai tambah sektor energi dan industri.

Bahlil menambahkan, dengan dukungan pembiayaan dari perbankan nasional, proyek-proyek hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News