JAKARTA. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang akan di gelar di Sanur, Bali pada 30-31 Maret mendatang kemungkinan diarahkan pada sistem musyawarah mufakat dan bukan sistem voting seperti pada kongres di Bandung 2010 lalu.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik di Istana Negara, Senin (18/3). "Kalau dalam AD/ART (Anggaran Dasar Rumah Tangga), tentu harus demokratis, namun demokrasi banyak modelnya, kita sedang mencari pola yang baik apalagi sisa masa jabatan ketua umum tinggal satu setengah tahun lalu, jadi kemungkinan besar arahnya musyawarah mufakat," terang Jero.

Sementara soal kandidat ketua umum Partai Demokrat, akan ditentukan sendiri oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian para calon ketua umum akan dipilih melalui musyawarah mufakat.

Calon-calon yang kemungkinan akan berlaga bisa dua hingga tiga orang. Namun semuanya tergantung SBY. Karena calon keteua umum ditentukan SBY, maka menurut Jero semua calon ketua umum demokrat harus mendapat restu dari Ketua Majelis Tinggi, tidak terkecuali bagi Saan Mustopa dan Marzuki Alie yang sudah ancang-ancang ingin berlaga pada KLB nanti.

Dalam kesempatan yang sama, Jero membantah isu-isu yang selama ini beredar, bahwa calon ketua umum demokrat berasal dari keluarga besar SBY, seperti Ani Yudhoyono, atau Edhie Baskoro Yudhyono (Ibas) yang saat ini menjabat Sekretaris Partai Demokrat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri