Keuangan Negara Sulit, Pemerintah Baru Diminta Tak Bentuk Badan Makan Bergizi Gratis

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai pembentukan badan atau lembaga baru untuk program makan bergizi gratis bakal berdampak pada beban fiskal.

Esther menjelaskan, pemerintahan baru dalam hal ini presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak ada urgensi untuk membentuk badan tersebut.

“Kalau menurut saya kabinet ini jangan gemoy lah. Jadi kita harus tahu bahwa fiscal policy dan monetary policy sekarang is tightening. Jadi ikat pinggang kita ketat,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/6).

Esther mengibaratkan, program makan bergizi gratis ini seperti program bantuan sosial (bansos), di mana cukup dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) saja, sehingga bisa menghemat anggaran.

“Nggak usah bikin Kementerian baru atau badan baru gitu, yang ngurusin itu. Kementerian Sosial kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Karena kaitannya dengan gizi gitu. Itu saja cukup,” terang dia.

Lebih lanjut, Esther bilang, pemerintahan yang baru semestinya harus melakukan pengetatan fiskal. Menurutnya, ini penting dilakukan agar stabilisasi ekonomi nasional terjaga.

“Sudah saatnya ya, integrasi policy, koordinasi policy itu harus diketatkan, mengingat kondisi ekonomi yang ke depan ini masih relatively sulit ya buat Indonesia,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam agenda konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di RAPBN 2025 sekitar Rp 71 triliun," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News