JAKARTA. Pemerintah memastikan Perusahaan Umum (Perum) Bulog bisa membuka keran impor kedelai untuk menstabilkan harga komoditas pangan tersebut. Kebijakan ini bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang tambahan tugas Bulog melaksanakan fungsi stabilisasi harga kedelai. Kewenangan Bulog mengimpor bahan utama pembuat tempe dan tahu ini otomatis mengundang konflik kepentingan. Maklum, selama ini, tata niaga impor kedelai dipegang penuh oleh importir swasta. Nah, dengan masuknya Bulog tentu ada perubahan dalam tata niaga kedelai. Ketua Dewan Kedelai Nasional (DKN) Benny Kusbini meminta pemerintah memberikan wewenang kepada Bulog sebagai importir tunggal kedelai. "Pemerintah harus tegas karena kedelai merupakan produk pangan dan harus dikuasai negara," ujarnya, Kamis (28/2).Menurut Benny, peran swasta dalam pengadaan kedelai sudah jelas merugikan petani, juga perajin tahu dan tempe. Keterlibatan swasta malah memicu praktik kartel yang menyebabkan harga kedelai melambung.
Kewenangan Bulog impor kedelai memicu polemik
JAKARTA. Pemerintah memastikan Perusahaan Umum (Perum) Bulog bisa membuka keran impor kedelai untuk menstabilkan harga komoditas pangan tersebut. Kebijakan ini bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang tambahan tugas Bulog melaksanakan fungsi stabilisasi harga kedelai. Kewenangan Bulog mengimpor bahan utama pembuat tempe dan tahu ini otomatis mengundang konflik kepentingan. Maklum, selama ini, tata niaga impor kedelai dipegang penuh oleh importir swasta. Nah, dengan masuknya Bulog tentu ada perubahan dalam tata niaga kedelai. Ketua Dewan Kedelai Nasional (DKN) Benny Kusbini meminta pemerintah memberikan wewenang kepada Bulog sebagai importir tunggal kedelai. "Pemerintah harus tegas karena kedelai merupakan produk pangan dan harus dikuasai negara," ujarnya, Kamis (28/2).Menurut Benny, peran swasta dalam pengadaan kedelai sudah jelas merugikan petani, juga perajin tahu dan tempe. Keterlibatan swasta malah memicu praktik kartel yang menyebabkan harga kedelai melambung.