JAKARTA. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses penerbitan sertifikasi halal akan dipangkas. Kementerian Agama berharap, RUU Produk Halal yang saat ini sedang dibahas di DPR peran MUI dalam penerbitan sertifikasi halal dibatasi sampai dengan pemberian rekomendasi kepada pemerintah saja. Sementara itu, untuk pemberian sertifikat halal, pemerintah ingin kewenangan itu diberikan kepada Kementerian Agama. Suryadharma Ali, Menteri Agama, mengatakan, ada beberapa dasar kenapa pemerintah ingin kewenangan penerbitan sertifikat hala tersebut diberikan kepada mereka. Salah satunya, adalah posisi MUI. Suryadharma memandang, posisi MUI yang saat ini berstatus organisasi kemasyarakatan dan bukan lembaga pemerintah dalam penerbitan sertifikat halal rawan konflik. Pasalnya, kalau terus dibiarkan oleh pemerintah, itu semua bisa menimbulkan kecemburuan dari organisasi kemasyarakatan lain. Alasan ke dua, menyangkut konsekuensi hukum. Suryadharma memandang, secara hukum penerbitan sertifikat halal oleh MUI lemah karena mereka hanya sebuah organisasi kemasyarakatan. "Suatu produk halal atau haram, itu mengandung konsekuensi hukum, dan kalau dibiarkan di MUI ini posisi masyarakat lemah, makanya pemerintah ingin ambil itu," katanya di Gedung DPR Senin (3/3).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kewenangan MUI di sertifikasi halal akan dipangkas
JAKARTA. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses penerbitan sertifikasi halal akan dipangkas. Kementerian Agama berharap, RUU Produk Halal yang saat ini sedang dibahas di DPR peran MUI dalam penerbitan sertifikasi halal dibatasi sampai dengan pemberian rekomendasi kepada pemerintah saja. Sementara itu, untuk pemberian sertifikat halal, pemerintah ingin kewenangan itu diberikan kepada Kementerian Agama. Suryadharma Ali, Menteri Agama, mengatakan, ada beberapa dasar kenapa pemerintah ingin kewenangan penerbitan sertifikat hala tersebut diberikan kepada mereka. Salah satunya, adalah posisi MUI. Suryadharma memandang, posisi MUI yang saat ini berstatus organisasi kemasyarakatan dan bukan lembaga pemerintah dalam penerbitan sertifikat halal rawan konflik. Pasalnya, kalau terus dibiarkan oleh pemerintah, itu semua bisa menimbulkan kecemburuan dari organisasi kemasyarakatan lain. Alasan ke dua, menyangkut konsekuensi hukum. Suryadharma memandang, secara hukum penerbitan sertifikat halal oleh MUI lemah karena mereka hanya sebuah organisasi kemasyarakatan. "Suatu produk halal atau haram, itu mengandung konsekuensi hukum, dan kalau dibiarkan di MUI ini posisi masyarakat lemah, makanya pemerintah ingin ambil itu," katanya di Gedung DPR Senin (3/3).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
