KONTAN.CO.ID - ANYER. Banyak pihak khawatir defisit APBN 2025 akan membengkak atau mencapai lebih dari 3% terhadap PDB. Kekhawatiran tersebut karena banyaknya program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang, ditambah melanjutkan program pemerintahan saat ini. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan, desain UU APBN 2025 didesain melalui proses yang sangat panjang, terukur, dikelola dengan baik, serta transparan. Thomas menambahkan, APBN 2025 juga didesain dengan tetap melanjutkan program pemerintahan saat ini dan juga berbagai program unggulan pemerintahan baru mendatang.
Baca Juga: Beban Utang Pemerintah Terus Naik, Ekonom Ingatkan Hal Ini “Pada Juni atau Juli banyak sekali pembahasan program unggulan presiden terpilih yang bisa menyebabkan defisit lebih dari 3%. Tapi sekarang buktinya tidak. Program itu tertampung di dalam prinsip memperlihatkan keberlanjutan dan menampung hal-hal yang baru,” tutur Thomas dalam Media Gathering Kemenkeu 2024, Rabu (25/9). Untuk diketahui, defisit APBN 2025 dipatok sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), atau dengan nominal sebesar Rp 616,2 triliun. Adapun terdapat enam program keberlanjutan pada 2025, diantaranya program pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp 724,3 triliun, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa LPDP, dan termasuk pemberian makan bergizi untuk anak sekolah. Kemudian, perlindungan sosial dianggarkan Rp 504,7 triliun, melanjutkan PKH, kartu sembako, serta sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan. Anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun, terdiri dari pembangunan infrastruktur pertanian jaringan irigasi, dan bendungan. Pembangunan sekolah unggulan serta renovasi, dan mendukung infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Baca Juga: Defisit APBN Makin Melebar, Ekonom: Pemerintah Harus Menekan Belanja Anggaran kesehatan ditargetkan sebesar Rp 197,8 triliun, di antaranya untuk percepatan penurunan
stunting, penurunan kasus TBC, pembangunan RS berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis dan efektivitas program JKN.
Selanjutnya, anggaran ketahanan pangan Rp 139,4 triliun, misalnya akan disalurkan untuk lumbung pangan, peningkatan akses pembiayaan petani, dan penguatan cadangan pangan nasional. Terakhir, anggaran hukum dan Hankam Rp 375,9 triliun, di antaranya untuk modernisasi alutsista/almatsus/alpalhankam, pengertian TIK dan ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan Hankam. “Ini adalah bentuk dari bagaimana APBN 2025 menangkap program-program unggulan terpilih,” jelasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
