KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Meski masih berada di kondisi pandemi corona (Covid-19), pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilakukan sesuai jadwal yaitu Desember 2020. Pelaksanaan dari pesta demokrasi yang memilih para pemimpin daerah tersebut akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sutrisno Iwantono menuturkan, secara pribadi ia berharap agar pilkada dapat ditunda. Ia khawatir, pilkada dapat menjadi klaster baru bagi kasus penyebaran corona. Namun, jika pemerintah masih ingin pilkada tetap dilakukan di tahun ini, ia berharap protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik.

"Kalau saya secara pribadi mengharapkan agar pilkada ini ditunda, karena bisa menjadi klaster penambahan penularan virus corona. Tetapi kalau pemerintah, KPU tetap mau jalan ya tentu kita tidak bisa apa-apa, karena kewenangan ada di tangan mereka," jelasnya saat dihubungi Kontan.co.id pada Senin (21/9).

Bangkok, Street Food Legend sampai Kafe Aesthetic

Baca Juga: Pengusaha menilai pilkada di tengah pandemi berisiko besar terhadap ekonomi

Namun, Sutrisno menyebut, bisa dimungkinkan nantinya keikutsertaan masyarakat dalam pilkada akan menurun, lantaran masyarakat kemungkinan masih takut keluar rumah apalagi jika berkerumun.

"Kemungkinan besar yang ikut serta nyoblos pasti menurun karena mereka juga takut keluar rumah," imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) Michael Susanto Pardi. Michael menyebut, saat ini yang diinginkan oleh para pengusaha ialah bagaimana penyebaran Covid-19 dapat segera menurun.

Ia juga mengkhawatirkan adanya klaster baru terlebih dari kampanye langsung saat pilkada. Jika jumlah kasus bertambah, pandemi akan semakin lama berakhir.

Michael juga berharap, apabila pilkada tetap berjalan, kampanye yang dilakukan dapat berjalan secara digital. Dan pelaksanaan protokol kesehatan harus sangat ketat saat pengambilan suara atau pencoblosan nantinya.

Selanjutnya: Jusuf Kalla: Kalau pilkada membuat rakyat sakit, untuk apa disegerakan?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News